illa_fahri blogs

Peluang Pengadilan HAM Kasus Talangsari

2008-03-05T06:40:00.000-08:00

Lampung Post, Selasa, 4 Maret 2008

OPINI

Fadilasari

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Unila

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pekan lalu telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Laksamana (Purn.) Soedomo, terkait kasus pelanggaran HAM Talangsari. Soedomo dalam kapasitasnya sebagai menko polkam pada masa Orde Baru dianggap mengetahui peristiwa yang menewaskan ratusan penduduk sipil di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Lampung Timur pada 7 Februari 1989.

Upaya Komnas HAM--melalui Tim Ad Hoc Kasus Talangsari--itu merupakan sebuah kemajuan, bila melihat proses penyelidikan yang berlarut-larut, bahkan kerap stagnan, sejak awal reformasi tahun 1998. Sebuah komisi negara yang selama dinilai tidak berdaya berhasil memeriksa seorang bekas petinggi militer, yang notabene dekat dengan (almarhum) Presiden Soeharto. Pemeriksaan Soedomo diharapkan menghapus kesan angkuh aparat militer yang tidak mau diperiksa aparat sipil (Komnas HAM).

Komnas HAM agaknya cukup cerdik menyiasati sistem komando di tubuh TNI. Biasanya, pemeriksaan selalu dimulai dari pejabat yang paling bawah, baru bergerak ke ke atas. Atasan itulah yang kerap mangkir sehingga menghambat proses penyelidikan suatu perkara. Pemeriksaan Soedomo diharapkan membuat petinggi TNI lain yang berada di bawahnya dapat memenuhi pemanggilan Komnas HAM. Mereka antara lain mantan Panglima ABRI, mantan Pangdam Sriwijaya dan Pangdam Diponegoro, mantan Danrem 043 Garuda Hitam, mantan Gubernur Lampung, dan seterusnya.

Langkah Komnas HAM memeriksa para mantan petinggi militer, yang dikategorikan "saksi yang diduga bertanggung jawab" memang sudah lama dijadwalkan. Ketika Tim Proyustisia Komnas HAM untuk kasus Talangsari (yang dilanjutkan Tim Ad Hoc) terbentuk pada Maret tahun lalu, mereka sudah mendata saksi-saksi yang akan dimintai keterangan. Namun, proses itu baru bisa laksanakan tahun ini karena Tim Komnas HAM masih memfokuskan pemeriksaan para saksi korban yang kini tersebar baik di Lampung, Jakarta, Solo, maupun Sumatera Selatan.

Peluang itu makin terbuka ketika Tim Ad Hoc melakukan hearing dengan Panglima TNI Jenderal Joko Santoso, Januari lalu. Meski "agak jengah" dengan rencana Komnas HAM tersebut, Jenderal Joko mempersilakan bila ada aparat militer yang akan diperiksa dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Desakan reformasi agaknya telah mengubah pola pikir seorang petinggi militer, yang sangat menjaga "nama baik" korpsnya.

Langkah Komnas HAM periode 2007--2012 ini memang relatif ringan, ketimbang Komnas HAM periode sebelumnya. Selama ini kasus Talangsari terkesan "dipetieskan" karena ditubuh Komnas HAM selalu terjadi konflik internal. Anggota Komnas HAM yang berasal dari militer selalu menjegal upaya untuk menyelidiki kasus itu, meskipun tuntutan untuk membuka kasus tersebut sangat marak disuarakan. Komnas HAM periode ini, selain jumlahnya yang lebih sedikit (hanya 11 orang, sebelumnya ada 23 orang), tidak satu pun di antaranya yang berasal dari TNI/ Polri maupun mantan birokrat.

Ketika dilantik pada September 2007, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, berjanji memproritaskan penyelesaian empat kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Salah satu di antaranya kasus Talangsari. Bila Komnas HAM konsisten dengan janji tersebut, mereka hanya punya waktu hingga akhir bulan Maret ini untuk menyelesaikan proses penyelidikan, sebelum diserahkan pada Kejaksaan Agung.

Upaya membentuk sebuah pengadilan HAM ad hoc yang telah 19 tahun dinantikan para korban peristiwa Talangsari, mulai menunjukkan titik terang. Apalagi Mahkamah Konsitusi telah merevisi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan "menyunat" peran DPR dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Sebelum diubah, DPR dapat memutuskan perlu atau tidaknya dibentuk Pengadilan HAM ad hoc hanya berdasarkan "dugaan" pelanggaran HAM berat (Penjelasan Pasal 43 Ayat [2] UU No. 26 Tahun 2000). Kata "dugaan" itu telah menimbulkan persepsi yang sangat lentur sehingga DPR dapat saja tidak merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc bila ada pesanan dari pihak tertentu. Akibatnya, DPR (baca: Partai politik) telah menjadi tempat persembunyian yang empuk bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Hal ini pernah terjadi dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Meski Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat, kerja keras komisi itu dimentahkan DPR, dengan bersepakat menyatakan kasus itu tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Meski dikritik keras, DPR agaknya tebal muka dengan tetap mempertahankan suara lembaganya.

Penghapusan kata "dugaan" mempunyai konsekuensi hukum yang serius. DPR dalam menilai suatu perkara pelanggaran HAM, kini harus benar-benar memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan pihak yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian diserahkan pada kejaksaan yang diikuti dengan penyidikan kasus tersebut. Setelah penyidikan lengkap, dalam arti bukti-bukti hukum sudah cukup, tersangka telah ditetapkan, jaksa agung pun siap menuntut di pengadilan, barulah DPR diminta perannya mengeluarkan rekomendasi pengadilan HAM ad hoc.

Bisa saja kasus Talangsari ini dijadikan alat menguji UU Pengadilan HAM yang sudah direvisi Mahkamah Konstitusi, apakah mampu menjerat pelaku pelanggaran HAM atau tidak. Bila DPR masih saja dinilai menghambat terbentuknya pengadilan HAM ad hoc, sebaiknya peran DPR dipangkas sama sekali.

Menurut UUD 1945, fungsi DPR adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang utamanya menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang. Campur tangan DPR hanya akan menimbulkan intervensi kekuasaan politik terhadap proses hukum yang merupakan bagian kekuasaan kehakiman.

Kemungkinan besar para aparat militer yang diperiksa akan menjawab bahwa pelanggaran HAM itu dilakukan untuk menjaga keutuhan negara yang hendak dirongrong sekelompok orang di pengajian Warsidi, Lampung. Kebijakan itu memang populer di masa Orde Baru yang mengedepankan pembangunan ekonomi dengan memberangus partisipasi politik warga negaranya.

Jemaah Warsidi saat itu memang kerap mengkritik pemerintah Orde Baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat, dan menolak asas tunggal Pancasila. Hingga tidak heran pada masa pemerintahan Soeharto pembunuhan terhadap penduduk sipil terjadi di mana-mana karena mereka sudah diberi stigma sebagai musuh negara. Untuk menilai apakah yang dilakukan para penguasa pada saat itu melanggar hukum dan HAM atau tidak, itulah perlunya digelar sebuah pengadilan HAM.

Pengadilan HAM ad hoc Talangsari bukan hanya untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran HAM, juga untuk memberi keadilan bagi para korban. Mereka yang selamat dari penyerbuan aparat, ditangkap, disiksa, dan dipenjarakan akibat pengadilan yang tidak independen, karena sangat berpihak pada penguasa. Bahkan, tidak sedikit warga yang ditangkap dan disiksa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu adalah penduduk yang tidak tahu menahu peristiwa Talangsari.

Kerugian korban bukan hanya kehilangan nyawa orang tua, keluarga, dan sanak famili, tapi mereka juga menderita secara ekonomi. Sejumlah korban kehilangan rumah dan isinya karena ikut dibakar aparat dalam peristiwa itu, kehilangan mata pencarian karena lokasi tempat mereka tinggal ditutup untuk umum dan diambil alih aparat keamanan selama bertahun-tahun.

Namun, upaya membentuk pengadilan HAM ad hoc Talangsari, tidak semata-mata menjadi kewajiban Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR. Tidak kalah penting adalah peran presiden. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dua kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dapat diproses pengadilan, yaitu Kasus Tanjungpriok dan Timor-Timur. Saat itu Gus Dur sangat mendukung kerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengungkap kembali kedua kasus pelanggaran HAM berat itu.

Pada kasus Talangsari, belum tampak sama sekali bagaimana sikap Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Seharusnya Presiden lebih proaktif, dan memerintahkan pimpinan TNI bekerja sama dengan Komnas HAM. Apakah SBY bisa mengambil peran sebagai seorang TNI yang reformis atau menjadi pelindung pelaku pelanggaran HAM, kita lihat saja babak berikutnya. ****

Talangsari dan Kepahlawanan Soeharto

2008-02-22T07:42:00.000-08:00

Lampung Post, Rabu, 6 Februari 2008

OPINI

Oleh Fadilasari

Penulis Buku Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung.

Ketika mantan Presiden Soeharto dirawat di rumah sakit pada 10 Januari 2008, semua media massa seperti saling berlomba mengabarkan ihwal kesehatan sang bapak pembangunan. Setiap media seolah tidak mau ketinggalan menyajikan informasi sekecil dan sedetail mungkin tentang perkembangan kesehatannya, yang sempat naik turun.

Dari sekian banyak pemberitaan soal Soeharto, kebanyakan media hanya membentuk opini publik untuk mengasihani sang jenderal besar yang terbaring gering, terutama media televisi yang selalu mengabarkan detik per detik kesehatan penguasa Orde Baru tersebut.

Saat Soeharto dinyatakan wafat, secepat kilat perhatian media massa pun tertumpah pada peristiwa yang dianggap teramat sangat dahysat tersebut. Media televisi menghapus acara-acara reguler, dan menggantinya dengan berita seputar kematian dan pemakaman Soeharto. Seolah-olah kebutuhan informasi rakyat Indonesia hanya soal Soeharto seorang. Lebih serunya lagi, kisah-kisah keberhasilan Soeharto selama 32 tahun pun diputar ulang siang dan malam di televisi. Media tidak lagi independen karena nyaris tidak mengulas sisi buruk Soeharto yang sarat dengan kekejaman, pelanggaran HAM, dan pembunuh demokrasi.

Belum lagi kisah keberhasilan Soeharto hapus dari media, muncul lagi wacana untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan. Jelas, rencana itu mendapat tentangan keras kelompok pejuang demokrasi karena dinilai hanya akan menyakiti para korban pelanggaran hak asasi manusia, yang tersebar di Aceh, Tanjungpriok, Talangsari, dan korban-korban peristiwa G-30-S/PKI. Soeharto dinilai tidak layak menyandang gelar pahlawan karena semasa kepemimpinannya banyak sekali pelanggaran HAM dan menewaskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan masyarakat Indonesia.

Di Lampung sendiri, jejak pelanggaran HAM Soeharto yang teramat nyata dan belum selesai hingga kini adalah kasus pembunuhan terhadap komunitas pengajian pimpinan Warsidi di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur (dahulu masuk Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah).

Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam), tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talangsari, setidaknya 246 penduduk sipil tewas dihajar senjata aparat pada 7 Februari 1989. Tanggal 7 Februari besok, berarti telah 19 tahun pelanggaran HAM itu terjadi.

Ratusan umat Islam itu dibantai hanya karena mengkritik pemerintah Orde Baru, yang kerap melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jemaah Warsidi mengecam pemerintah yang gagal menyejahterakan rakyat dan gagal menciptakan keadilan. Kemelaratan terjadi di mana-mana. Ekonomi hanya dikuasai kaum elite yang dekat dengan kekuasaan. Hukum tidak berpihak para rakyat kecil. Dalam semua sisi kehidupan baik ekonomi, politik, maupun hukum, pemerintah Orde Baru tidak berpihak pada rakyat. Jemaah Warsidi kemudian menyimpulkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah produk gagal.

Kritik yang digencarkan "pada masa yang tidak tepat" itu langsung membuat penguasa Orde Baru tersulut emosinya. Pendekatan kekuasaan pun dilakukan, dengan menghabisi komunitas tersebut. Jemaah Warsidi ditembak dan sebagian dibakar hidup-hidup dalam pondok. Kebanyakan yang dibakar hidup-hidup adalah wanita dan anak-anak. Mereka yang selamat kemudian dipenjarakan.

Orde Baru memang pemerintahan yang antikritik. Jangankan komunitas pengajian di perkampungan macam Talangsari, kaum intelektual dan mahasiswa pun dijebloskan ke bui. Mereka dituduh menghina kepala negara. Kritik dianggap distruktif yang hanya akan mengganggu proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi telah membunuh partisipasi publik dalam berdemokrasi.

Setelah Soeharto tiada, bukan berarti peristiwa pelanggaran HAM itu dihapus begitu saja. Momen itu justru menjadi harapan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan, yang selama ini terbenam dalam jubah kebesaran The Smiling General. Kini, harusnya membawa kasus itu ke pengadilan HAM menjadi relatif lebih mudah karena pengambil keputusan tertinggi dalam peristiwa tersebut telah tiada. Bagaimanapun pelaku pelanggaran HAM bukan Soeharto seorang. Melainkan juga para pengambil keputusan (decision maker) lainnya dan pelaku di lapangan, baik sipil maupun militer.

Walaupun begitu, mengadili pelaku pelanggaran HAM tetap akan diadang berbagai kendala. Menurut Mahfud M.D., menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pasti menemui kendala teknis prosedural dan kendala politis. Persoalan prosedural menyangkut Undang-Undang Pengadilan HAM yang belum secara tegas mengatur proses dan tata cara pelaksanaan pengadilan HAM berat. Sedangkan kendala politis terkait dengan banyaknya tangan-tangan kuat yang menghalangi proses hukum pelanggaran HAM.

Kendala politik merupakan persoalan yang lebih serius dibanding dengan masalah teknis prosedural. Banyak pejabat penting di birokrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak terlibat pelanggaran yang dilakukan rezim Orde Baru. Sistem yang dibangun Orde Baru telah memaksa banyak pejabat masuk jebakan sistem yang menyeretnya dalam kasus pelanggaran HAM. Mereka kini masih tersebar di berbagai instansi atau lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah.

Hal yang terpenting dari sebuah pengadilan HAM adalah rehabilitasi nama baik dan memberikan hak para korban. Sampai kini para korban peristiwa Talangsari masih hidup dalam stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Komunitas Antipemerintah atau Islam PKI. Mereka terus menanggung beban sosial di masyarakat, dan tidak mendapatkan hak sebagai warga negara.

Seperti kisah seorang guru agama di Lampung Timur, yang ditangkap saat akan berangkat mengajar ketika aparat "membersihkan" gerakan Talangsari, pada 9 April 1989. Setelah 15 bulan ditahan, tidak ditemukan kaitan antara si bapak guru dan peristiwa Talangsari. Ketika kembali mengajar, dia hanya menerima separo gaji hingga pensiun pada 2005, dan tidak pernah mendapat kenaikan pangkat baik.

Tragisnya setelah pensiun, guru sekolah dasar itu tidak pernah mendapat tunjangan pensiun seperti pegawai negeri sipil pada umumnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggapai hak, tapi hingga kini masih mentok.

Usulan yang menginginkan Soeharto dinobatkan menjadi pahlawan pasti akan ditolak para korban pelanggaran HAM. Logikanya, bila sang mantan Presiden dikukuhkan sebagai pahlawan, para korban pelanggaran HAM tetap dipandang sebagai "kaum pemberontak" atau GPK seumur hidup. Karena apa yang dilakukan pahlawan semasa hidup pastilah sudah benar. Penobatan sebagai pahlawan juga akan mempersulit aparat kejaksaan yang ingin mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. (Cukup Soeharto bergelar Bapak Pembangunan karena pada masa Orde Baru ekonomi dan pembangunan cukup baik).

Wacana itu juga akan berdampak pada para pelaku pelanggar HAM yang masih hidup. Status pahlawan bagi Soeharto akan menjadi tempat berlindung yang empuk bagi mereka dari kejaran hukum sehingga pengadilan HAM pun bakal menemui jalan buntu. Pembunuhan yang dilakukan pada masa lalu pun akan terus dislogankan sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas nasional atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepergian Soeharto seperti yang disiarkan media massa memang teramat syahdu. Dia telah meninggalkan pelajaran yang tak lengkap bagi penegakan hukum. Namun kita yang masih hidup tentunya tidak boleh membunuh optimisme bahwa satu saat dewi keadilan pasti menampakkan dirinya.

Bila hukum bagi pelaku pelanggar HAM tidak ditegakkan, peluang terjadinya kejahatan HAM seperti pada masa lalu akan mudah terulang. Jangan sampai penegakan hukum di negara ini terus seperti menari poco-poco--meminjam istilah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri--satu langkah maju, satu langkah mundur. Dua langkah maju, lalu mundur pun dua langkah.

Seleksi CPNSD, Rekrutmen atau Bisnis?

2008-02-22T07:30:00.000-08:00

Lampung Post, Kamis, 24 Januari 2008

Oleh Fadilasari

Jurnalis di Bandar Lampung

Beberapa waktu lalu, seorang teman menyarankan saya membaca pengumuman seleksi penerimaan pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang dimuat di koran lokal. Teman saya yang bekerja sebagai PNS di salah satu kabupaten di Lampung itu mengatakan menjadi PNS jauh lebih enak ketimbang menjalani profesi yang kini tengah saya tekuni. "Kita tidak perlu berpikir dan bekerja keras, setiap bulan gaji terus mengalir," ujarnya.

Belum lagi saya menjawab, dia sudah nyerocos, "Kalau kamu mau, nanti saya kasih tahu jalurnya. Tarifnya rata-rata Rp100 juta. Tapi kalau kamu bisa kontak dengan pejabat tinggi di daerah, bisa dapat diskon...."

Astagfirullahal adzim. Dari mana saya uang sebanyak itu. Berapa tahun saya harus bekerja mengumpulkan uang dengan profesi yang sekarang agar bisa mendaftar PNS? Lantas setelah saya banting tulang mendapatkan uang itu, mungkinkah saya rela menyerahkannya pada orang lain "hanya sekadar" meminta belas kasihan "dipertimbangkan" menjadi abdi negara. Atau saya harus mencari pinjaman, yang mungkin juga harus saya lunaskan dalam tempo entah berapa tahun setelah menerima gaji PNS.

Menjadi PNS memang masih menjadi impian banyak orang. Bahkan, tidak sedikit orang tua sangat bangga jika anaknya menjadi PNS yang gajinya ratusan ribu, ketimbang menjadi pengusaha dengan penghasilan jutaan rupiah. Profesi PNS dianggap sebagai kebanggaan dan meningkatkan "harga diri" dalam bermasyarakat.

Selain itu, PNS mempunyai banyak tunjangan penghasilan, termasuk masih menerima gaji bila sudah pensiun. Faktor yang menarik lain, surat keputusan (SK) pengangkatan PNS dapat "digadaikan" di bank untuk mencari utangan, sehingga terbuka peluang membuka bisnis lain.

Pola pikir bahwa PNS "tidak perlu berpikir dan bekerja keras" selama ini telah menggeser citra PNS, dari "pejuang pengisi pembangunan" menjadi "SDM yang lemah dan pemalas" atau "kumpulan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian". Setiap hari berangkat kerja untuk mengisi absen dan menghitung kapan libur lagi. Akibatnya, tidak sedikit generasi muda yang antipati terhadap profesi PNS dan mencemooh rekan-rekannya yang mendaftarkan diri sebagai PNS.

Tidak ada yang salah dengan profesi PNS. Termasuk kebanggaan menjadi PNS bukan sesuatu yang patut dicerca. PNS adalah sumber daya manusia (SDM) yang sangat menentukan apakah suatu pemerintahan, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi berjalan baik atau tidak.

Namun, persoalan besar yang selalu melingkupi setiap seleksi CPNSD adalah banyaknya "kecurangan" dalam penerimaan pegawai. Di Lampung misalnya, ujian CPNSD selalu menuai protes aktivis lembaga swadaya masyarakat, pengamat, perguruan tinggi, hingga calon-calon PNS yang tidak lolos seleksi.

Meski hingga kini belum ada pengadilan yang membuktikan telah terjadi suap menyuap dalam seleksi PNS, aroma "uang haram" sangat tajam begitu peluang penerimaan PNS dibuka. Bahkan, kasuk-kusuk itu sudah mulai dari jauh-jauh hari. Para sarjana yang sudah mendapat bekal ilmu pengetahuan dan idealisme bertahun-tahun di perguruan tinggi rela malu(?) melakukan segala cara agar dapat mengenakan baju seragam PNS.

B.N. Marbun, dalam bukunya Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita, mengatakan bila pelaksanaan otonomi daerah ingin berhasil, salah satu faktor utama dan yang paling awal adalah pembenahan SDM. Mantan anggota DPR/MPR itu mengajukan persyaratan bahwa SDM tersebut harus terdiri dari orang-orang yang kreatif, pembelajar, tanggap terhadap perubahan, berorientasi ke depan, disiplin tinggi, dan mampu menjadi pelayan publik.

Lengkapnya lagi, SDM yang ada di pemerintahan daerah harus orang yang bermotivasi tinggi, mengerti manajemen organisasi, mengerti teknologi mutakhir termasuk teknologi informasi, kreatif, dan tidak bermental korup.

Membenahi SDM yang sudah ada bukan perkara gampang. Apalagi bila SDM tersebut sudah bertahun-tahun (atau mungkin puluhan tahun) selalu berada dalam kinerja yang santai, malas, dan korup. Sebab itu, yang efektif dilakukan adalah memperbaiki pola rekrutmen. Baik atau tidaknya sebuah organisasi sangat ditentukan pola rekrutmen tersebut.

Untuk itu perlu ada proses rekrutmen yang transparan dan jauh dari praktek uang. Bila perlu nilai para peserta tes dipublikasikan. Kalau tidak di media massa, cukup di papan pengumuman di setiap kesekretariatan.

Bila pola rekrutmen asal-asalan atau diwarnai penyakit korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dipastikan SDM yang didapat juga buruk. Setiap organisasi pemerintahan pasti mengharapkan tenaga muda yang baru diangkat dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan yang ideal, yaitu menciptakan menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Pegawai adalah subjek utama dan pertama yang akan menentukan arah dan pelaksanaan kerja atau menerjemahkan perencanaan menjadi kenyataan. Dalam kontek pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pegawai negeri adalah tolok ukur berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah otonom.

Sejak euforia otonomi daerah bermunculan pada awal reformasi, ternyata sebagian besar daerah-daerah pemekaran belum mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah. Setelah bertahun-tahun daerah otonom tidak mengalami kemajuan berarti. Justru yang terjadi, pemekaran daerah hanya menambah beban keuangan negara. Kegagalan atau lambannya proses kemajuan di daerah otonom itu, salah satu di antaranya disebabkan perangkat daerah tidak siap bekerja.

Baru-baru ini penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan pelaksanaan otonomi daerah sejak 1999 telah gagal. Sebanyak 34 responden menyatakan selama otonomi kemiskinan justru makin parah dan 34 persen lain menyatakan kemiskinan di daerah otonom sama saja dengan sebelum dimekarkan. Hanya 28 persen respons yang menyatakan kemiskinan berkurang, dan sisanya empat persen responden menjawab tidak tahu.

Meski survei LSI itu hanya berdasar pada "persepsi", temuan itu harus menjadi bahan introspeksi para pemimpin di daerah untuk mengevaluasi kembali kegagalan otonomi di daerah masing-masing. Kini, ketika para pejabat tengah membuka peluang rekrutmen tenaga kerja baru harus dijadikan sarana paling efektif memperkuat perangkat kerja di daerah.

Teman saya yang juga bekerja sebagai PNS pernah bercerita tentang rendahnya kualitas pegawai daerah. Suatu hari seorang bawahannya menyodorkan proposal kegiatan seminar tentang antisipasi bencana alam. Si bawahan ternyata hanya menyalin proposal kegiatan sebelumnya, yaitu tentang lomba masak ibu-ibu Dharma Wanita. Karena kurang teliti, di proposal itu masih ada kalimat, "lomba masak memasak ini bertujuan meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga".

Teman saya tersebut, yang merupakan atasannya, mencoret kalimat aneh itu dan membubuhkan tulisan: "Tolong sesuaikan dengan kegiatan kita." Ternyata oleh si bawahan, ketika proposal itu diketik ulang, kalimat soal ibu-ibu memasak memang hilang, dan diganti dengan kalimat "Tolong sesuaikan dengan kegiatan kita".

Menanti Pengadilan HAM Kasus Talangsari

2008-02-22T07:23:00.001-08:00

Lampung Post, 07 Februari 2007

OPINI

Fadilasari
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Dusun Talangsari III, Lampung Timur tahun 1989 lalu, mungkin sudah banyak dilupakan orang. Para aktivis yang selama ini menuntut agar kasus ini dibuka kembali seakan telah kehilangan semangat. Entah sudah kelelahan, atau mungkin juga putus asa karena sikap pemerintah yang tetap saja tidak punya itikad untuk membuka kembali kasus ini.

Menurut Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam), yang pernah menginvestigasi dan mengadvokasi kasus Talangsari—menyebutkan, sedikitnya ada 246 jiwa yang tewas akibat pembantaian yang dilakukan aparat militer, ke sebuah kelompok pengajian yang dipimpin Imam Warsidi. Jumlah itu bisa lebih besar, karena tak menutup kemungkinan ada korban yang tidak terdata.

Meski tuntutan yang mendesak pelaku pelanggaran HAM di Talangsari sudah gencar dilakukan sejak awal reformasi, namun pemerintah agaknya belum serius menanggapinya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga resmi pemerintah untuk mengkaji dan meneliti HAM, pun seolah bekerja setengah hati.

Tim ad hoc yang dibentuk Komnas HAM untuk menyelidiki dan mengungkap kasus Talangsari pada Juni 2001 sempat mengalami kemandekan. Baru pada April 2005 Komnas HAM turun ke lapangan. Sebuah jeda waktu yang cukup untuk dipertanyakan. Hingga kini belum jelas, apa hasil kerja Komnas HAM tersebut. Belum ada pernyataan ke publik, bahwa lembaga ini mengkategorikan kasus Talangsari masuk pelanggaran HAM berat dan menentukan langkah selanjutnya..

Pengajian Warsidi memang terbilang aneh, ketika muncul pada tahun 1980-an lalu. Mereka yang membentuk kelompok pengajian di sepetak tanah 1,5 hektare di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur, kerap mengkritik pemerintah orde baru. Mereka mengecam pemerintah yang selalu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka menilai pemerintah Indonesia gagal mensejahterakan rakyat, gagal menciptakan keadilan, dan kemelaratan tumbuh dimana-mana. Dalam semua sisi kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, pemerintah orde baru tidak berpihak kepada rakyat.

Ekstrimnya pada masa itu, jemaah Warsidi kemudian menyimpulkan, Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), adalah produk gagal. Apalagi, ideologi dan dasar hukum Indonesia itu bersumber dari manusia, yang banyak kekurangan. Saking kesalnya pada tingkah laku pemerintah, mereka menyebut diri bukan warga negara Indonesia. Jemaah Warsidi lalu bercita-cita mengganti Al Qur’an dan hadist sebagai dasar negara dan sumber hukum. Al Qur’an dan hadist dinilai solusi yang paling tepat untuk mewujudkan cita-cita negara. Di dalamnya sudah ada berbagai ketentuan soal hukum, ekonomi, sosial, bahkan hubungan antar negara.

Perbedaan pendapat itu langsung direspon cepat pemerintah. Stigma sebagai gerombolan pengacau keamanan dan hendak merongrong ideologi Pancasila pun ditiupkan. Ujungnya, pada Selasa subuh yang naas, 7 Februari 1989, aparat keamanan dari berbagai kesatuan menyerbu pengajian Cihideung, dan menewaskan ratusan penduduk sipil. Puluhan korban lainnya ditangkap, disiksa, dan tak sedikit yang ditahan tanpa prose hukum.

Menurut Mahfud MD, dalam bukunya Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2006), penyelesaian hutang-hutang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu akan menjadi salah satu kunci dalam upaya membangun Indonesia ke depan. Banyak agenda reformasi yang belum bisa dimulai dengan sungguh-sungguh karena bangsa Indonesia terus berkutat dalam persoalan-persoalan di masa lalu. Politik hukum di Indonesia harus mampu memberi solusi atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu, yang kini bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi persoalan politik.

Hukum yang Menindas
Perlakuan hukum di Indonesia yang masih membeda-bedakan warga negara, sesuai dengan karakteristik tipe hukum yang menindas seperti yang disebutkan Philipe Nonet, seorang ahli hukum dari Amerika. Menurutnya, hukum dalam satu negara terdapat dua tipe, yaitu menindas dan otonom. Hukum yang menindas nyaris tak mengikat pembuat peraturan (pemerintah). Hukuman atas suatu hal hanya diterapkan pada warga negara, yang dinilai bersalah, sesuai keinginan dan kepentingan kelompok yang berkuasa, dan sangat mengharamkan kritik.

Dari segi penegakan kasus HAM, hukum di Indonesia masuk kriteria kedua yang disebutkan Nonet. Sejak awal terjadinya kasus Talangsari, hanya para jemaah anggota pengajian Warsidi yang diganjar hukuman. Padahal sesungguhnya mereka adalah korban penyerbuan yang dilakukan aparat negara. Hukuman atas mereka pun terlihat sangat asal, karena sejak awal sudah dicap sebagai gerombolan pengacau. Ada yang dipenjara seumur hidup, ada yang ditahan selama 20 tahun, dan tak sedikit yang ditahan tanpa proses hukum.

Sementara anggota TNI yang membunuh ratusan jiwa di Talangsari, belum pernah diproses secara hukum. Bahkan desakan untuk membuka kembali kasus ini, berbuah intimidasi terhadap para korban pelanggaran HAM. Perbedaan perlakuan hukum ini karena para pelaku pelanggar HAM masih eksis di pemerintahan. Atau paling tidak, masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang kini mengendalikan pemerintahan Indonesia. Mereka juga berlindung pada jubah lama orde baru, yang menyebut pembantaian penduduk sipil itu adalah perintah atasan, untuk mengamankan negara. Jadi pelanggaran HAM dianggap sebagai kebijakan politik negara. Sedang aparat militer, hanyalah “alat”.

Ishlah
Selama ini aparat pemerintah dan penegak hukum setiap kali menghadapi desakan membuka kembali kasus Talangsari, selalu beralasan kasus pelanggaran HAM itu sudah selesai dengan ishlah. Padahal, hanya segelintir mantan jemaah Warsidi yang telah berishlah.

Ketika diislah pertama kali mencuat sekitar tahun 1998-1999, pengikuti jalan damai menurut Islam ini memang cukup banyak. Namun seiring waktu, mereka menarik islah, dan kembali menuntut kasus ini dibuka kembali. Alasannya cukup realistis, pihak pemberi islah ingkar janji. Iming-iming uang dan modal yang dijanjikan sebagai kompensasi islah, ternyata bohong belaka.

Namun islah ini ternyata sangat efektif untuk memecahbelah mantan jemaah pengajian Talangsari, sehingga seolah-olah bila kasus ini dibuka kembali akan menimbulkan perkelahian fisik yang hebat diantara kedua kelompok. Bila mantan jemaah yang menuntut kasus Talangsari dibuka dan diselesaikan lewat jalur hukum berdemonstrasi, kelompok menganggap kasus itu sudah selesai langsung menyikapinya. Mereka menggelar aksi serupa ke tempat yang sama, dengan tuntutan sebaliknya. Begitu terus berulang-ulang, baik di
Lampung maupun di Jakarta.

Bekas kelompok Talangsari yang proislah terkesan memang sangat responsif menanggapi setiap aksi dan pemberitaan yang menginnginkan pelaku pelanggaran HAM diadili. Bahkan sebuah tabloid di Bandar Lampung pernah digugat dan akhirnya membubarkan diri, setelah menurunkan laporan bertajuk “Darah Ditukar Rupiah” pada akhir tahun 1998 lalu.

Padahal islah yang dimaksud dalam agama Islam adalah proses maaf memaafkan yang dilandasi rasa ikhlas, dan bukan untuk mengejar imbalan materi. Pihak yang melakukan kesalahan harus meminta maaf secara terbuka kepada kelompok yang dirugikan.

Negara Otoriter Birokratik
Tindakan kekerasan yang lazim disebut pelanggaran HAM dimasa lalu memang tidak lepas dari sistem politik otoriter birokratik yang dianut negara Indonesia. Rakyat dilarang keras mendekati politik, dan hanya diminta memenuhi target di bidang ekonomi saja. Partisipasi masyarakat di bidang politik diharamkan, karena tugas rakyat hanya mengisi pembangunan dengan bergelut di bidang ekonomi. Untuk mengamankan tujuan inilah, negara menjadi sangat otoriter, karena pembangunan membutuhkan stabilitas politik. Setiap tindakan pelawan selalu dibabat, dengan alasan,” demi kepentingan nasional’, “demi kelancaran pembangunan”, dan sebagainya.

Pengadilan Sebagai Solusi yang Tepat
Setelah mahkamah konstitusi membatalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, selain melalui pengadilan. Terlepas dari bobroknya citra peradilan, sejauh ini masyarakat Indonesia masih mempercayai pengadilan adalah sarana paling tepat untuk mendapat kan keadilan. Pengadilan HAM itu sudah lama dinanti-nantikan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Talangsari, yang tak pernah berhenti berharap.

Tuntutan ini sesuai dengan UU pengadilan HAM, yang menyebut kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Hal itu sebagai wujud jaminan pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada setiap warga negara.

Siapa bisa menafikan bila kasus penyerbuan di Talangsari itu bukan pelanggaran HAM berat? Menurut Undang-Undang No 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM, kriteria pelanggaran HAM berat diantaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Undang-Undang itu, yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, diantaranya dengan cara pembunuhan, pemusnahan, dan penyiksaan. Dan sesuai dengan UU itu pula, disebutkan, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan ini jangan diartikan sebagai membuka luka lama, atau hendak balas dendam. Tapi sebagai upaya menegakkan hukum, di negara yang menyebut diri sebagai negara hukum. Mengadili kasus pelanggaran HAM, juga akan memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional, yang selama ini dianggap sebagai negara yang kurang menghargai HAM warga negaranya.

Vonis bersalah pada pelaku pelanggar HAM dipastikan akan mengubah perilaku negara yang selama ini menyeramkan. Aparat pasti akan lebih berhati-hati melakukan tindak kekerasan, karena tidak ingin dicap pelanggar HAM. Bila pengadilan sudah menetapkan siapa pihak yang salah dan benar, bisa saja kedua belah pihak saling memaafkan dengan islah tadi. Melalui pengadilan juga bisa dilakukan rehabilitasi nama baik bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. ****

Alzier Dituntut 10 Bulan Penjara

2007-10-03T21:02:00.001-07:00

Selasa, 23 Desember 2003

Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, dituntut 10 bulan penjara karena terbukti melakukan penipuan pupuk di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Lampung.

BANDAR LAMPUNG, Koran Tempo -- Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, dituntut 10 bulan penjara karena terbukti melakukan penipuan pupuk di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Lampung. Sementara itu, untuk kasus gelar palsu, dia dituntut denda Rp 4 juta, atau subsider hukuman penjara selama enam bulan. Tuntutan jaksa tersebut dibacakan secara bergantian selama tiga jam di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemarin (22/12).

Namun, ada hal yang meringankan dalam kasus penipuan pupuk sebesar Rp 500 ton itu. "Ini kesalahan PT Pusri juga yang tidak membatalkan pemesanan Alzier selaku Direktur CV Wisata yang masih berutang Rp 10 miliar. Sesuai dengan ketentuan PT Pusri, distributor tidak boleh mengambil pupuk bila ada utang," kata jaksa Siahaan.

Sementara itu, soal gelar doktorandus dan sarjana ekonomi yang diakui Alzier berasal dari Universitas Terbuka (UT) Jakarta, ternyata tidak terdaftar di UT cabang mana pun. Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka cabang Lampung, Sulton Djasmi, menyebutkan, ijazah Alzier diidentifikasi palsu karena ia tidak pernah menjadi mahasiswa UT cabang mana pun. fadilasari

DPRD Lampung Ajukan Judicial Review

2007-10-03T21:01:00.001-07:00

Sabtu, 20 Desember 2003

Pimpinan DPRD Lampung akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum judicial review ke Mahkamah Agung atas pembatalan Alzier Dianis Thabranie, Gubernur Lampung terpilih oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

BANDAR LAMPUNG, Koran Tempo -- Pimpinan DPRD Lampung akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum judicial review ke Mahkamah Agung atas pembatalan Alzier Dianis Thabranie, Gubernur Lampung terpilih oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

Sebagaimana diberitakan, lewat Keputusan Mendagri pada 1 Desember 2003, Mendagri membatalkan keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 4 Januari 2003 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2003-2008, yakni Alzier Dianies Thabrani dan Anshory Yunus. Salah satu alasan pembatalan, karena calon terpilih cacat moral. Alzier terlibat kasus penipuan dan penggelapan, sedangkan Anshory pernah dipidana dalam kasus penganiayaan.

Mendagri juga meminta DPRD Lampung untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur periode 2004-2009 sesegera mungkin. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, Mendagri melantik Penjabat Gubernur Lampung Tursandy Alwi, yang sebelumnya sudah menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Lampung (Koran Tempo, 5/12).

Namun, sebelumnya pimpinan DPRD Lampung berencana menemui hakim-hakim di MA untuk berkonsultasi. "Kami ingin mendapat masukan dan saran, sebelum mengajukan judicial review secara resmi," kata Abbas Hadisunyoto, Ketua DPRD Lampung, kemarin (19/12).

Menurut Abbas, pimpinan DPRD berwenang melakukan langkah hukum yang tegas, meskipun sejumlah fraksi di DPRD menolaknya. Upaya hukum itu sendiri merupakan tindak lanjut langkah pimpinan beberapa waktu lalu, yang sudah mengirimkan surat keberatan kepada Mendagri.

Sementara itu, Malhani Manan, Ketua Fraksi Persatuan DPRD Lampung, yakin upaya pimpinan Dewan tidak akan bisa mempengaruhi keputusan Mendagri. "Seharusnya soal pembatalan Alzier dibawa ke rapat paripurna Dewan, supaya Dewan bisa mengambil sikap kelembagaan. Bahkan bila perlu, dilakukan pemungutan suara. Jangan pimpinan mengambil sikap sendiri," katanya mengkritik.

Sementara itu, dari kubu Alzier diperoleh informasi, ia akan menggugat Mendagri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut ketua tim advokasi Alzier, Eddy Rifai, langkah itu ditempuh karena Mendagri tidak punya hak membatalkan pemilihan Alzier. fadilasari

Fraksi PDIP Desak Pemilihan Ulang Gubernur Lampung

2007-10-03T20:58:00.000-07:00

Jum’at, 12 Desember 2003

Suara fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung terpecah dalam menghadapi pembatalan pemilihan Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie.

BANDAR LAMPUNG, Koran Tempo -- Suara fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung terpecah dalam menghadapi pembatalan pemilihan Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie. Tiga fraksi menyetujui pembatalan yang diputuskan Menteri Dalam Negeri itu. Satu fraksi langsung menolak, dan tiga lainnya keputusannya masih mengambang.

Pernyataan sikap itu terungkap setelah para pemimpin fraksi dan pemimpin DPRD Lampung mengadakan pertemuan tertutup, Kamis (11/12). Tiga fraksi yang menyetujui pembatalan pemilihan gubernur adalah Fraksi PDIP, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan.

Sementara itu, Fraksi Golkar masih akan membahas di internal fraksi. Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan menerima keputusan Menteri Dalam Negeri, namun harus melalui sidang pleno. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkan keputusan pada pimpinan Dewan. Satu fraksi lagi, Amanat Bintang Keadilan Ummat, meminta pimpinan Dewan mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri dan melakukan judicial review.

Fraksi PDIP langsung mendesak pimpinan DPRD agar segera melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyiapkan pemilihan gubernur ulang. "Kita perlu membahas dan melakukan persiapan, bagaimana teknis pemilihan gubernur berikutnya," kata Claudius D. Maran, Sekretaris Fraksi PDIP Lampung.

Fraksi PDIP mengingatkan, apa pun yang dilakukan pimpinan Dewan untuk membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri, tidak akan ada artinya. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2002, Mendagri berhak membatalkan semua keputusan di daerah, baik produk eksekutif maupun legislatif.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Abbas Hadisunyoto ngotot melakukan upaya hukum. "Kami sudah berkonsultasi dengan para pakar hukum. Mereka menyimpulkan keputusan Mendagri itu cacat hukum," kata Abbas, yang sudah dipecat dari PDI Perjuangan karena memilih Alzier itu. Tapi untuk kepastian langkah yang akan ditempuh DPRD, pimpinan Dewan akan menggelar sidang pleno. Dia membantah perbedaan sikap fraksi-fraksi sebagai cermin perpecahan di DPRD Lampung, pascapemilihan gubernur pada 30 Desember 2002. fadilasari

Alzier Menolak Semua Tuduhan

2007-10-03T20:57:00.000-07:00

Rabu, 10 Desember 2003

Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, mengaku tidak mengetahui sudah berapa kali menandatangani surat dengan gelar-gelar palsu.

BANDAR LAMPUNG, Koran Tempo -- Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, mengaku tidak mengetahui sudah berapa kali menandatangani surat dengan gelar-gelar palsu. Sebab, menurut dia, setiap hari dia harus menandatangani 20-an surat. "Saya tidak cek, apakah ada gelarnya atau tidak," kata Alzier dalam sidang lanjutan dua kasus yang membelitnya, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa (9/12).

Sementara itu, kasus penipuan pupuk 500 ton, yang sampai dua kali menggunakan cek kosong, Alzier juga mengaku tidak tahu-menahu. "Semua permohonan pemesanan pupuk ke PT Pusri, urusan keuangan hingga distribusi pupuk, diurus oleh staf saya. Selaku direktur hanya sebagai penanggung jawab," katanya.

Sementara itu, Yuniar, kepala bagian persidangan DPRD Lampung, dalam kesaksian tertulisnya mengatakan, saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Alzier mencantumkan gelar sarjana. "Tapi di daftar riwayat hidupnya, pendidikan Alzier hanya Sekolah Menengah Atas," tulis Yuniar yang tidak bisa hadir karena sakit itu.

Seusai sidang, Alzier mengatakan menolak pembatalan dirinya sebagai Gubernur Lampung oleh Menteri Dalam Negeri. "Kami akan mengupayakan langkah hukum," katanya. fadilasari

Menteri Dalam Negeri Batalkan Alzier Sebagai Gubernur Terpilih

2007-10-03T20:55:00.000-07:00

Jum’at, 05 Desember 2003

Karena cacat prosedur dan secara moral bermasalah, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno membatalkan pasangan Alzier dan Anshory Yunus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Alzier sendiri menerima keputusan itu.

JAKARTA, Koran Tempo -- Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno secara resmi membatalkan keputusan DPRD Lampung yang menetapkan pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih. "Pada saatnya pemerintah harus bersikap tegas," ungkap Hari setelah melantik Tursandy Alwi sebagai Pejabat Gubernur Lampung di Jakarta kemarin (4/12).

Pembatalan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Dalam Negeri bernomor 161.27-598 Tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003. Kepmen membatalkan keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 4 Januari 2003 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2003-2008. Lewat keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri meminta DPRD Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) periode 2004-2009 sesegera mungkin.

Menurut Mendagri, pembatalan adalah langkah penting yang harus diambil pemerintah, setelah berbagai gejolak dalam proses pemilihan kepala daerah Lampung. "Pada waktunya pemerintah harus mempertegas kebijakan demi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung," katanya. Ada dua alasan pembatalan. Pertama, karena pelaksanaan pemilihan gubernur tidak sesuai dengan prosedur. "Kedua, baik gubernur maupun wakil gubernur terpilih, secara etika moral mempunyai masalah-masalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hari.

Seperti diketahui, Alzier Dianis Thabranie dituduh terlibat penipuan dan penggelapan. Kasusnya saat ini sedang disidangkan. Sementara itu, Anshory Yunus, saat pencalonan sebagai wakil gubernur, sudah dijatuhi putusan tindak pidana penganiayaan oleh pengadilan.

DPRD Lampung harus menerima dan tidak bisa memaksa untuk mengesahkan Alzier-Anshory setelah terbit keputusan tersebut. "Karena gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah," ucap Hari. Ia mempersilakan DPRD Lampung mengajukan upaya hukum bila tidak setuju dengan pembatalan keputusan tersebut. Kepala daerah definitif saja, kata Mendagri, jika menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, akan di nonaktifkan. "Bagaimana seorang calon yang seperti itu, kok memaksa dilantik, kan aneh?" ujar Hari.

Alzier Dianis Thabranie sendiri tanpa diduga menyatakan menerima keputusan Mendagri yang membatalkan dirinya sebagai Gubernur Lampung terpilih. Ia menyatakan akan berkonsentrasi pada proses persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, yang sedang menyidangkan dua kasus dirinya. Demikian dikemukakan Eddy Rifai, salah seorang tim advokat Alzier. "Kami menerima keputusan presiden dan Mendagri. Negara ini memang punya Megawati," kata Eddy.

Tapi, bila pengadilan memutuskan Alzier tidak bersalah, ia akan meminta pemerintah mengklarifikasi dan membersihkan nama baiknya. Sebab, selama ini pemerintah pusat beralasan, Alzier tak dapat dilantik karena kasus pidana yang membelitnya. "Bila kelak Alzier bebas, kami akan menuntut hak Alzier yang sudah memenangkan pemilihan gubernur lalu," ujar dosen Universitas Lampung itu.

Meski belum menerima surat Mendagri, Ketua DPRD Lampung Abbas Hadisunyoto, yang sedang berada di Bandung, mengaku sudah mendengar informasi pembatalan Alzier. "Kami akan mengadakan pertemuan dulu di Lampung, untuk membahas langkah lebih lanjut," ujarnya. Abbas mengaku kecewa karena saat bertemu dengan utusan DPRD Lampung beberapa waktu lalu, Mendagri berjanji tidak akan mengeluarkan kebijakan penting hingga kasus Alzier selesai.

Situasi Bandar Lampung sendiri kemarin aman, meski puluhan polisi tampak menjaga tempat-tempat strategis di seluruh Lampung. Ribuan pendukung Alzier memang dikabarkan akan berdemo ke DPRD setempat. Pagi hari, dua truk massa memang sempat mendatangi DPRD, namun mereka hanya berorasi sekitar 10 menit. dimas/fadilasari

Kasus Korupsi Alzier Dinyatakan Perdata

2007-10-03T20:53:00.000-07:00

Selasa, 11 November 2003

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan kasus korupsi 500 ton pupuk oleh Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, sebagai perkara perdata.

BANDAR LAMPUNG, Koran Tempo: -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan kasus korupsi 500 ton pupuk oleh Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, sebagai perkara perdata. Dengan demikian, kasusnya tidak akan diteruskan ke pengadilan. "Setelah kita telusuri, ternyata kasus itu hanya masalah utang piutang antara Alzier selaku distributor pupuk dan PT Pusri, pemilik pupuk tersebut," kata Zaidar Rasepta Barlen, Kepala Humas Kejati Lampung, Senin (10/11).

Dari sembilan kasus Alzier yang sempat ditangani Markas Besar Polri, hanya tiga kasus yang dilimpahkan ke Kejati Lampung. Dua kasus lainnya, penipuan 500 ton pupuk dan pemakaian gelar sarjana palsu, saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sementara itu, unsur pimpinan DPRD Lampung akan menggelar rapat dengan fraksi-fraksi menyikapi hasil pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Kamis (6/11) lalu. Dalam pertemuan itu Menteri mengatakan, dari bahasa tubuh Presiden Megawati Soekarnoputri belum bisa melantik Alzier. "Kami akan menentukan langkah selanjutnya agar Alzier bisa segera dilantik," kata Abbas Hadisunyoto, Ketua DPRD Lampung. fadilasari

Mendagri Batalkan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung

2007-10-03T20:51:00.000-07:00

04 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno akhirnya secara resmi membatalkan hasil pemilihan gubernur Lampung yang dimenangkan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri bernomor 161.27-598 Tahun 2003 tertanggal 1 Desember 2003.

Keputusan Mendagri ini membatalkan keputusan DPRD Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2003 tanggal 4 Januari 2003 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2003-2008.

Selain itu, Mendagri juga telah meminta secara tegas kepada DPRD Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur periode 2004-2009 sesegera mungkin. Hal ini dikemukakan Mendagri Hari Sabarno saat melantik Penjabat Gubernur Lampung, Drs. Tursandy Alwi, di Departemen Dalam Negeri, Kamis (4/12).

Sehubungan dengan pembatalan hasil pemilihan tersebut, Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 262/M Tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003 mengangkat Tursandy Alwi sebagai Penjabat Gubernur Lampung. Tursandy sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lampung.

Menurut Hari Sabarno, pembatalan terhadap keputusan DPRD tersebut merupakan langkah penting yang harus diambil. Setelah perjalanan panjang dengan berbagai interpretasi dalam proses pemilihan ini, kata Mendagri, pada waktunya pemerintah harus mempertegas kebijakan dan langkah-langkahnya untuk stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Lampung.

Ada dua alasan pemerintah pusat membatalkan keputusan DPRD Lampung tersebut. Pertama, pelaksanaan pemilihan gubernur yang dinilai tidak sesuai prosedur. ?Dan kedua, baik gubernur maupun wakil gubernur terpilih, secara etika moral mempunyai masalah-masalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,? kata Hari.

Dengan dua alasan itu, menurut Hari, DPRD Lampung tidak bisa memaksakan untuk mengesahkan pasangan Alzier-Anshory. ?Padahal, gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi kalau Presiden sudah mengeluarkan Keputusan Presiden, apa itu akan dibiarkan terus menerus? Jadi, keputusan (DPRD) itu memang harus ditolak dan harus diadakan pemilihan ulang,? tegas Hari. Hari juga mempersilahkan jika DPRD Lampung mengajukan upaya hukum bila tidak setuju dengan pembatalan keputusan tersebut.

(Dimas Adityo - Tempo News Room)

Lampung Punya Gubernur Definitif Sebelum Pemilu

2007-10-03T20:50:00.000-07:00

01 November 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Sebelum pemilu 2004, Lampung diperkirakan akan mempunyai gubernur definitif. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno akan mengadakan pertemuan dengan DPRD Lampung. "Beberapa waktu lalu DPRD Lampung sudah bolak-balik ingin bertemu presiden melaporkan hasil pemilihan gubernur. Sekarang saya ditugaskan oleh Presiden untuk bertemu mereka," kata Mendagri usai meresmikan rumah potong hewan di Bandar Lampung, Sabtu (1/11).

Untuk pertemuan tersebut, sambung Hari, perlu dicari waktu yang tepat untuk membahas tindak lanjut gubernur yang sudah terpilih, yang kini sudah menjalani proses persidangan. "Kita akan membahas bagaimana baiknya permasalahan gubernur di propinsi Lampung," katanya.

Ketika ditanya, apakah itu berarti melantik gubernur yang sudah terpilih atau hasil melakukan pemilihan gubernur ulang? Mendagri hanya mengatakan, "Pokoknya gubernur yang sudah mengantongi surat pengangkatan dari presiden. Realisasinya tunggu saja nanti."

Ketua DPRD Lampung, Abbas Hadisunyoto, saat dihubungi terpisah mengatakan, DPRD tetap konsisten dengan pemilihan gubernur lalu, yang dimenangkan oleh pasangan Alzier Dianis Thabranie-Anshory Yunus. "Lampung memang harus segera punya gubernur defenitif. Pemilihan lalu sudah sangat demokratis dan sesuai dengan ketentuan. Jadi kami minta presiden segera mengesahkannya," kata dia. Alzier tak kunjung dilantik karena sedang terbelit masalah pidana.

(Fadilasari - Tempo News Room)

Rencananya, Alzier Jadi Tahanan Kota

2007-10-03T20:49:00.000-07:00

25 September 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berencana menjadikan Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, sebagai tahanan kota. Demikian dikatakan I Putu Kusadi, Kepala Kejati Lampung, dihadapan anggota DPRD Lampung, Kamis (25/9). Untuk itu, Putu minta jaminan DPRD, tidak membuat opini publik yang miring atas kebijakan Kejati itu.

Menurut Putu, laporan tertulis tim dokter menyebutkan, Alzier mengalami stres berat. Untuk menyembuhkannya, diperlukan suasana tenang, yaitu di tengah-tengah keluarga. "Saya akan mengubah statusnya menjadi tahanan kota. Tapi, tolong DPRD tidak mempolitisasi kebijakan ini," katanya.

Tentu saja, paparan Putu disambut penolakan dari para anggota DPRD yang selama ini anti-Alzier. "Tidak perlu diubah statusnya. Karena akan memperlambat proses peradilan. Lebih baik teruskan saja proses hukumnya, agar tidak berlarut-larutnya," kata Made Bagiase, Ketua Fraksi Golkar. Selama ini, katanya, Keputusan Presiden (Keppres) soal Alzier menanti proses hukum. "Bila proses hukumnya berlarut-larut, semakin lama pula kekosongan pemerintahan di Lampung," tegasnya. Hal senada dikatakan Malhani Manan, Ketua Fraksi Persatuan.

Sementara, anggota DPRD yang selama ini mendukung Alzier, menyambut baik upaya Kejati itu. "Saya berani memasang diri, berikut anak dan isteri, sebagai jaminan Alzier tidak akan lari," kata R. Prabawa, anggota DPRD Lampung yang sudah dipecat dari partainya karena mendukung Alzier.

Putu menjelaskan, pengubahan status Alzier semata-mata menggunakan alasan kemanusiaan. "Kita ingin tersangka cepat sembuh, agar proses hukumnya lancar. Bila dia menjalani persidangan, kemudian pingsan atau bahkan meninggal dunia, kita malah digugat orang," katanya.

Sebelumnya, Rabu (24/9), saat dikunjungi tim kejaksaan, Alzier yang dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung sejak 21 Agustus 2003, menyatakan siap mengikuti persidangan. "Kalau saya pingsan, kan ada dokter yang merawat," katanya.

(Fadilasari - Tempo News Room)

PDIP Tarik 10 Kadernya dari DPRD Lampung

2007-10-03T20:48:00.002-07:00

27 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Daerah (DPP) PDIP Lampung menarik 10 kadernya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung, yang sudah dipecat pimpinan pusat beberapa waktu lalu. Surat penarikan yang ditandatangani Ketua PDIP Lampung, Syahzan Syafri dan Sekretaris Tulus Purnomo itu, diserahkan ke pimpinan DPRD Lampung, Rabu (27/8).

Kader yang dipecat itu dinilai telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tepatnya, mereka melanggar rekomendasi pimpinan pusat yang mencalonkan Oemarsono dan Syamsurya Ryacudu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Oemarsono ketika itu adalah Gubernur Lampung dan Syamsurya, yang adik Kepala Staf Andkatan Darat Ryamizard Ryacudu adalah pengurus Partai Golkar. “Karena dipecat dari partai, ya otomatis keanggotanya dari DPRD harus dicabut,” kata Tulus.

Tulus menambahkan, PDIP Lampung sudah menyiapkan pengganti 10 kader yang dipecat. “Secepatnya kita akan melakukan pergantian antar waktu,” katanya.

Di pihak lain, 10 anggota DPRD Lampung –yang dipecat itu-- malah memperjuangkan pasangan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus. Mereka yang dipecat adalah Abbas Hadisunyoto, Anshory Yunus, Hadi Syaukat, R. Prabawa, FX Cerius Martuasa, Suhaili Komaruddin, Firmansyah, Syahrial Alamsyah, B. Sarjono, dan Jamil
Yasin.

Sementara itu, Abbas Hadisunyoto, Ketua DPRD Lampung, salah satu kader yang dipecat, mengatakan mereka akan menempuh upaya hukum atas penarikan tersebut. “Kami akan menyerahkan kasus ini ke pengacara, dan akan membahas apakahnya gugatan akan ditujukan ke pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara,” katanya.

Abbas sangat menyesalkan pemecatan yang merupakan buntut pemilihan gubernur Lampung 30 Desember 2002. “Saya heran, kenapa pimpinan PDIP begitu ngotot memperjuangkan terpilihnya Oemarsono dan Syamsurya yang bukan kader partai. Kami yang memilih Alzier yang kader partai kok malah dipecat.”

Pemecatan itu, kata Abbas,adalah tindakan yang dilakukan orang-orang yang kalap. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pendukung Oemarsono, mulai dari pembebastugasan dari partai, pemecatan, mosi tak percaya anggota dewan, kemudian menarik mereka dari DPRD Lampung. "Pokoknya kami tidak akan meninggalkan kantor DPRD sebelum ada keputusan final dari pengadilan," tegasnya.

(Fadilasari – Tempo News Room)

Alzier Menjadi Tahanan Kejaksaan Tinggi Lampung

2007-10-03T20:48:00.001-07:00

21 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Markas Besar Polri menyerahkan Alzier Dianis Thabranie -Gubernur terpilih Lampung, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (21/8). Ia telah menjadi tahanan Kejati Lampung. Sayangnya, sesampainya di Bandar Lampung, Alzier, langsung masuk RS Bumi Waras.

Penyerahan Alzier dibarengi dengan pelimpahan berkas kasus yang membelitnya: diduga terlibat korupsi 500 ton pupuk buatan PT Pusri. Menurut Kepala Kejati Lampung, I Putu Kusa, walau Alzier adalah ketua Kamar Dagang dan Industri Lampung, proses hukum tetap dijalankan. "Proses hukumnya tidak akan menunggunya sembuh. Kami akan mempersiapkan berkas-berkas pemeriksaan," katanya.

Menurut AKP Parbuatan Siregar, penyidik yang mengantar Alzier, Mabes Polri juga sudah melimpahkan kasus ijazah palsu beberapa waktu lalu. "Tugas kita sudah selesai. Bila Kejati memerlukan tambahan atas dua kasus itu, kami akan berikan," katanya.

Sementara itu, Firman Simatupang, kuasa hukum Alzier, menyatakan akan mengupayakan kliennya bisa dibawa ke Jepang untuk berobat. "Kami menilai pengobatan di Jepang yang terbaik," katanya. Ketika ditanya apakah tidak ada rumah sakit di Indonesia yang bisa mengobati, Firman tidak bisa menjelaskan. "Ada sih, tapi ya... kita inginnya ke Jepang," katanya lagi.

(Fadilasari-Tempo News Room)

DPRD Lampung Akan Ajukan Hak Inisiatif Pembatalan Gubernur

2007-10-03T20:47:00.000-07:00

17 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, BANDAR LAMPUNG: Fraksi di DPRD Lampung segera mengajukan hak inisiatif kepada pimpinan dewan untuk menggelar sidang paripurna dengan agenda membatalkan surat keputusan DPRD Lampung tentang hasil pemilihan gubernur 30 Desember 2002 lalu. Hak inisiatif itu dinilai dapat mempercepat keluarnya keputusan presiden untuk membatalkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih.

"Hak inisiatif itu saya kira bisa mengatasi kebuntuan soal gubernur Lampung terpilih. Kita tidak bisa terus-menerus begini, sudah delapan bulan tidak punya kepala daerah definitif," kata Malhani Manan, ketua Fraksi Persatuan, kepada Tempo News Room, Ahad (17/8).

Dalam kunjungan ke Bandar Lampung, Kamis (14/8), Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyarankan agar DPRD Lampung mengajukan hak inisiatif pembatalan hasil sidang paripurna tersebut untuk mempercepat keluarnya keputusan presiden. Dengan demikian, kata Hari Sabarno, DPRD dipersilahkan menggelar pemilihan gubernur ulang secepatnya. "Tapi akan lebih baik bila pemilihan ulang dilakukan secara langsung oleh rakyat," kata Hari.

Malhani menilai penyebab belum turunnya keputusan presiden tentang pembatalan Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung adalah karena banyak pertimbangan yang dilakukan presiden. Apalagi, empat unsur pimpinan di DPRD Lampung masih kuat memperjuangkan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih. "Tapi keputusan dewan itu tidak tergantung pada unsur pimpinan. Apalah artinya mereka bila hampir semua anggota DPRD Lampung di fraksi menyatakan setuju hasil sidang lalu dibatalkan," kata Malhani.

Menurut Malhani, pimpinan dewan seharusnya melihat peluang dilantiknya Alzier dan Anshory sudah sangat kecil. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan bahwa mereka tidak mungkin dilantik. "Tidak ada gunanya kita bertahan terus menerus. Ini semua demi kebaikan masyarakat Lampung," ujarnya.

Hal yang sama dikemukakan juru bicara Fraksi Golkar, Mursyid Arsyad. "Hak inisiatif itu merupakan langkah yang paling jitu di tengah krisis kepemimpinan saat ini. Bila Keppres pembatalan gubernur keluar, kita bisa mengagendakan pemilihan ulang. Jadi, masalahnya tidak berlarut-larut. Saya melihat, selama delapan bulan ini pekerjaan kita hanya berdebat soal gubernur terpilih," katanya.

Fraksi PDIP, yang mempunyai anggota terbanyak di DPRD Lampung, juga menyatakan setuju. Tapi, kata Nur Hasanah, Ketua Fraksi PDIP, hak inisiatif itu sebaiknya diajukan pada pimpinan dewan yang baru. "Rabu (20/8) besok kan akan ada sidang paripurna evaluasi kinerja pimpinan dewan. Bila empat pimpinan dewan itu bisa dicopot, hak inisiatif dan agenda pemilihan ulang pasti akan berjalan mulus," tutur Nur Hasanan.

Saat ini, DPRD Lampung memang tengah berupaya keras melakukan pemilihan ulang. Hampir semua fraksi menyatakan kesiapannya, bila Keppres pembatalan Alzier dan Anshory sudah keluar. Menurut Malhani, pemilihan ulang harus segera digelar sebelum pemilu 2004. Sebab, bila tidak, baru pada tahun 2005 Lampung bisa melakukan pemilihan ulang. "Bayangkan, betapa lamanya Lampung tanpa kepala deerah," katanya.

(Fadilasari-Tempo News Room)

Hari Sabarno: Silakan Gelar Pemilihan Ulang

2007-10-03T20:46:00.000-07:00

15 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mempersilakan DPRD Lampung bila ingin menggelar pemilihan ulang secepatnya. Syaratnya, pemilihan tersebut dilakukan paling telat satu bulan menjelang pemilu April 2004.

Meski begitu, kata dia, DPRD hendaknya bersabar hingga keputusan Presiden yang membatalkan hasil sidang paripurna DPRD Lampung 30 Desember 2002 lalu, yang memilih pasangan Alzier Dianis Thabranie/Anshory Yunus, keluar. "Saat ini pertimbangan Keppresnya masih digodok," kata Hari kepada Tempo News Room, Kamis (14/8).

Hari menepis anggapan bahwa keputusan Presiden itu akan dikeluarkan bila para pendukung kuat Alzier "dibersihkan" dari DPRD Lampung. Mereka adalah 10 anggota DPRD, termasuk ketua DPRD Abbas Hadisunyoto, yang telah dipecat partainya karena memperjuangkan terpilihnya Alzier. Para kader PDIP Lampung itu dianggap melanggar kebijakan partai yang mencalonkan Oemarsono/ Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur/wakil gubernur Lampung.

Saat ini, di DPRD Lampung tengah berupaya keras untuk melakukan pemilihan ulang Gubernur Lampung. Hampir semua fraksi menyatakan siapan menggelar pemilihan ulang secepatnya, bila keputusan pembatalan Alzier sudah keluar. "Saya yakin, semua anggota DPRD Lampung akan mendukung pelaksanaan pemilihan ulang, karena hasil pemilihan yang lalu tidak akan mungkin
dilantik," kata Malhani Manan, Ketua Fraksi Persatuan DPRD Lampung.

(Fadilasari -- Tempo News Room)

Fraksi PDIP Siapkan Calon Ketua DPRD Lampung

2007-10-03T20:45:00.000-07:00

11 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Fraksi-fraksi DPRD Lampung telah menyiapkan tiga nama untuk menggantikan posisi Abbas Hadisunyoto, Ketua DPRD Lampung, yang sudah dipecat partainya beberapa waktu lalu. Mereka adalah Syahzan Safri (Ketua Pimpinan Daerah PDIP Lampung), P Gultom (Wakil Ketua), dan Nur Hasanah (Bendahara). "Nama-nama itu akan segera kita ajukan ke dewan pimpinan daerah," kata Nur Hasanah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Senin (11/8).

Abbas dipecat oleh 12 kader PDIP, karena dianggap melanggar kebijakan partai ketika tak bersedia mendukung pencalonan Oemarsono/Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Lampung. Mereka malah memperjuangkan Alzier Dianis Thabranie/Anshory Yunus hingga terpilih.

Pengurus Pimpinan Daerah PDIP Lampung masih menggodok nama-nama yang akan menggantikan posisi 11 anggota DPRD yang sudah dipecat -- minus Alzier yang bukan anggota DPRD. "Kami masih meneliti data-data para calon, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Partai Politik yang baru," kata Tulus Purnomo, Sekretaris PDIP Lampung. Bila semua syarat sudah dipenuhi calon, partai akan menarik kadernya yang sudah dipecat dan mnggantinya dengan anggota baru.

(Fadilasari -- Tempo News Room)

Terkait Pengrusakan Kantor PDIP, Polisi Periksa Andi Arief

2007-10-03T20:43:00.000-07:00

26 Juli 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung memeriksa Andi Arief, mantan Sekretaris Jendral Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Jumat (25/7) malam. Dia diduga terkait pengrusakan kantor Badan Pendidikan dan Latihan PDIP Lampung beberapa waktu lalu.

Sejumlah aparat kepolisian di Poltabes Bandar Lampung membenarkan pemeriksaan tersebut. “Polisi mempertanyakan keterlibatannya dalam kasus pengrusakan itu.
Tapi dia belum ditahan,” kata seorang petugas. Kepala Poltabes Bandar Lampung, Komisaris Besar Polisi Imam Jauhari mengaku belum mendapat laporan soal itu.

Andi Arief sendiri kepada Tempo News Room, mengatakan, pemeriksaan itu hanya untuk mengklarifikasi sejauhmana keterlibatannya. “Polisi menuduh saya yang menyuruh massa merusak kantor PDIP. Padahal saya sendiri tidak mengetahui ada pengrusakan itu,” kata aktivis yang pernah diculik aparat keamanan pada Maret 1998 lalu.

Tuduhan itu, kata Andi, ditujukan padanya karena kebetulan para preman bayaran yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut berdekatan dengan rumah tempat tinggalnya. “Saya memang tahu ada aksi itu, karena mereka sebelum unjuk rasa minta izin saya dulu. Tapi saya tidak menyuruh mereka melakukan kekerasan,” ujarnya.

Perusakan kantor Badiklat itu dilakukan 700 orang yang tergabung dalam Gabungan Pemilih dan Simpatisan PDIP, Jumat (20/6). Mereka menuntut agar pimpinan pusat PDIP membatalkan pemecatan 16 pimpinan PDIP Lampung, yang memperjuangkan terpilihnya Alzier Dianis Thabranie dan Anshory Yunus sebagai gubernur/wakil gubernur Lampung. Massa juga menuntut agarAlzier/Anshory segera dilantik.

(Fadilasari – Tempo News Room)

Polisi Tahan Pelaku Perusakan Kantor PDIP Lampung

2007-10-03T20:40:00.001-07:00

21 Juni 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, hingga Sabtu (21/6)
sore telah menahan 10 orang pelaku perusakan kantor Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) PDIP Lampung. Mereka masih dimintai keterangan seputar
aksi unjuk rasa yang menghancurkan semua kaca kemarin.

”Kami masih terus mengadakan pengejaran terhadap pelaku perusakan. Dari keterangan pelaku yang sudah ditangkap kami sudah mengantongi sejumlah nama
termasuk penggerak aksi,” kata Kepala Poltabes Bandar Lampung, Komisaris Besar Bung Djono. Sejauh ini, polisi baru menetapkan satu orang tersangka, yaitu Slamet, 30 tahun.

Samiun, 27 tahun, salah seorang pengunjuk rasa yang ditahan polisi mengungkapkan dirinya merasa ditipu. “Kami tidak tahu kalau disuruh berdemonstrasi. Mulanya kami diajak untuk pawai, dengan bayaran Rp 15 ribu perorang. Nyatanya sampai saat ini belum sepeserpun kami dibayar,” kata Bapak satu anak yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian itu.

Perusakan kantor Badiklat itu dilakukan 700 orang yang tergabung dalam Gabungan Pemilih dan Simpatisan PDIP. Mereka menuntut agar pimpinan pusat PDIP membatalkan pemecatan 16 pimpinan PDIP Lampung, dan menuntut agar pasangan Gubernur Alzier Dianis Thabranie/Anshory Yunus segera dilantik.

Abba Hadisunyoto, salah satu kader partai yang dipecat, membantah bila aksi perusakan orang suruhannya. “Kami tidak tahu menahu. Kalau mereka merasa terganggu dengan pemecatan kami, itu wajar. Tapi saya justru menyayangkan aksi perusakan tersebut,” kata Ketua DPRD Lampung ini.

(Fadilasari – Tempo News Room)

DPRD Lampung yang Dipecat Akan Bentuk Fraksi non-Partai

2007-10-03T20:39:00.000-07:00

19 Juni 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Sepuluh anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP yang dipecat DPP PDIP tidak akan meninggalkan kantor DPRD Lampung, bahkan mereka akan membentuk fraksi nonpartai di DPRD Lampung. “Kami tidak akan kehilangan hak berkantor di DPRD Lampung ini,” kata Suhaili Komaruddin, salah seorang kader PDIP yang dipecat kepada Tempo News Room, Kamis (19/6).

Seperti diketahui, DPP PDIP telah memecat 16 kader PDIP Lampung dan sepuluh diantaranya adalah anggota DPRD Lampung. Pemecatan itu dilakukan karena mereka dianggap melakukan pelanggaran berat dengan tidak mendukung pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu dalam pemilihan gubernur Lampung tahun lalu.

Meskipun telah dipecat, semua anggota FPDI itu tetap berkantor di DPRD Lampung.
Menurut Suhaili, dalam waktu dekat, seuluh anggota DPRD dari FPDIP akan melakukan rapat untuk membentuk fraksi nonpartai dan mereka juga akan mengajak dua anggota DPRD dari partai lain - yang juga sudah dipecat dari partainya – untuk bergabung.

Sementara itu, gelombang aksi massa yang mendukung Alzier Dianis Tabranie masiu belum juga reda. Sekitar 50 massa yang mengaku tokoh adat dari kecamatan Way Lima, Kedondong, dan Pardasuka, Lampung Selatan, mendatangi DPRD Lampung. Mereka menuntut agar Alzier, Gubernur Lampung terpilih, segera dilantik dan tidak ada pemilihan ulang. Way Lima dan Kedondong adalah daerah kelahiran asal Alzier.

Mereka datang ke gedung dewan dengan mengenakan sarung dan topi dari tapis (tenunan adat Lampung). Sebelum menyampaikan pernyataan, mereka juga menggelar atraksi kesenian khas Lampung, lengkap dengan tabuhan rebana. “Sudah 30 tahun lebih kami merindukan kepala daerah dari putra daerah,” kata Sutan Pengayom, salah seorang tokoh adat Way Lima.

(Fadilasari-Tempo News Room)

Massa PDIP Lampung Menolak Pemecatan Alzier Cs.

2007-10-03T20:36:00.000-07:00

17 Juni 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Ribuan massa PDIP mendatangi DPRD Lampung untuk menolak pemecatan sebelas kader PDIP, Selasa (17/6). Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar PDIP Provinsi Lampung itu juga menuntut agar pasangan gubernur terpilih, Alzier Dianis Thabranie-Anshory Yunus segera dilantik.

Dalam orasinya, Saptono, koordinator aksi, mengatakan pemecatan kader PDIP yang diusulkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP Lampung, Syahzan Safri, adalah tindakan seweneng-wenang. “Kami menuntut agar Syahzan segera menarik kembali keputusannya,” kata Saptono, yang kemudian disambut sorak sorai peserta aksi.

Sebelas orang kader PDIP yang diusulkan dipecat itu adalah Abbas Hadisunyoto, FX Cerius Martuabasa, Prabawa, Firmansyah, Syahrial Alamsyah, Anshory Yunus, Suhaili Komarudin, B. Sarjono, Jumali, Hadi Syaukat, dan Alzier Dianis Thabranie, Gubernur Lampung terpilih.

Kecuali Alzier, mereka adalah anggota DPRD Lampung. Mereka dianggap melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan partai yang merekomendasi pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryacudu sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung. Sebaliknya, mereka malah mendukung pasangan Alzier - Anshory yang kemudian memenangkan pemilihan.

Lima orang diantara mereka, yaitu Abbas, Alzier, Anshory, Firmansyah, dan Prabawa, sudah dibebaskantugaskan DPP PDIP sehari sebelum pemilihan. Enam orang lainnya, diusulkan pemecatannya oleh Syahzan. “Surat pemecatan itu sudah ada. Besok (18/6) akan diantar langsung oleh pengurus DPP,” kata Tulus Purnomo, sekretaris DPD PDIP Lampung. Dikatakan Tulus, jika surat pemecatan sudah diterima, mereka akan langsung menarik ke sebelas kader PDIP tersebut dari DPRD Lampung.

Selama dua jam massa PDIP berorasi, tak seorang pun anggota DPRD yang menemui mereka. Unsur pimpinan DPRD, termasuk ketua DPRD Abbas Hadisunyoto, sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Abbas mempertanyakan keabsahan Peraturan pemerintah No 110 tahun 2000, terkait dugaan korupsi anggaran DPRD Lampung.

Merasa tidak dewan, massa kemudian menuju kantor Gubernur Lampung untuk bertemu Tursandy Alwi, pelaksana tugas Gubernur Lampung. Namun Tursandy menolak menemui mereka.

(Fadilasari—Tempo News Room)

Alzier dan 10 kader PDIP Lampung Akan Dipecat

2007-10-03T20:32:00.000-07:00

08 Juni 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Sebelas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Lampung dipastikan akan segera dipecat. Pemberitahuan secara lisan itu sudah
disampaikan pada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP
Lampung.

“Kepastiannya sudah disampaikan pada kami secara lisan. Tapi proses
administrasi surat menyuratnya sudah selesai,” kata Tulus Purnomo, sekretaris DPD PDIP Lampung kepada Tempo News Room, Minggu (8/6).

Dari sebelas kader itu, 10 diantaranya adalah anggota DPRD Lampung. Satu
orang lagi, adalah Alzier Dianis Thabranie, gubernur Lampung terpilih, yang
juga adalah ketua PDIP Lampung Selatan. Sepuluh kader yang dipastikan akan
dipecat itu adalah Cerius Martuabasa, Suhaili Komarudin, B. Sarjono, Syahrial
Alamsyah, Hadi Syaukat, dan Anshory Yunus.

Pemecatan itu sendiri adalah buntut dari pemilihan gubernur Lampung, 30
Desember 2002 lalu, yang memenangkan pasangan Alzier/Anshory Yunus. Sesuai
instruksi ketua umum DPP PDIP, seharusnya kader PDIP menjagokan pasangan
Oemarsono/Syamsurya Ryakucu sebagai gubernur/wakil gubernur Lampung. Tapi
mereka tidak mematuhi, dan malah mendukung pencalonan Alzier/Anshory.

(Fadilasari--Tempo News Room)

Hari Sabarno: Pemilihan Alzier Akan Dibatalkan

2007-10-03T20:31:00.000-07:00

06 Juni 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Pemerintah pusat akan membatalkan hasil sidang paripurna DPRD Lampung yang telah memilih Alzier Dianis Thabranie/Anshory Yunus sebagai pasangan gubernur/wakil gubernur Lampung periode 2002—2008.

“Saat ini kita sedang meminta pertimbangan hukum dari Jaksa Agung. Hasilnya akan kita serahkan kepada DPRD Lampung untuk dipelajari,” kata Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, kepada Tempo News Room, di Bandar Lampung, Jumat (6/6) siang.

Dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur Lampung tanggal 30 Desember 2002 lalu, pasangan Alzier/Anshory terpilih sebagai gubernur/wakil gubernur Lampung. Mereka mengalahkan pasangan Oemarsono/Syamsurya Ryakudu yang mendapat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri. Saat ini Alzier menjadi tahanan Markas Besar Polri lantaran terlibat sejumlah kasus pidana.

Hari menegaskan, Alzier sudah dipastikan tidak akan dilantik. Pemerintah juga tidak akan berlama-lama menunggu hasil keputusan pengadilan atas kasus-kasus dia. “Anda kan tahu sendiri, prosesnya seperti ini. Jadi dia sudah tidak mungkin menjadi lagi menjadi gubernur,” ujarnya.

Menteri membantah sengaja menggantung kepastian nasib Alzier. “Ini kan proses. Setelah kita mendapat masukan dari hasil klarifikasi Mabes Polri, sekarang kita minta pertimbangan hukum dari jaksa agung untuk menguatkannya. Prosesnya tidak akan lama lagi,” ujarnya.

Bila pembatalan sudah dikeluarkan oleh presiden, sambung Hari, maka mau tidak mau DPRD Lampung harus menggelar pemilihan ulang.

Ketua DPRD Lampung, Abbas Hadisunyoto, mengecam pernyataan Menteri Hari Sabarno. Menurut dia, Menteri jangan asal memberi keterangan pada wartawan. “Dia kan pejabat negara, mestinya dia ngomong ke saya sebagai ketua dewan,” katanya.

Abbas justru meminta agar Presiden segera memberi kepastian menyangkut kasus Alzier, apakah akan dilantik atau dibatalkan. “Pokoknya kita tunggu saja apa keputusan Presiden,” katanya.

Anshory Yunus, Gubernur Lampung terpilih, mengaku pasrah bila dirinya batal dilantik. “Sudah nasib saya barangkali, harus berpasangan dengan Alzier yang banyak kasus itu,” ujarnya.

Sebelum pemilihan, sebenarnya Anshory minta dipasangkan dengan Oemarsono, Gubernur Lampung saat itu. Tapi Oemarsono menolak mentah-mentah, karena anggota komisi D DPRD Lampung itu masih tersangkut kasus penganiayaan.

Sementara itu, dua kasus pidana Alzier sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, Jumat siang. Dua kasus itu adalah penggelapan 500 ton pupuk dan pemalsuan surat pemesanan ke di PT Pupuk Sriwijaya, Pusat Pemasaran Daerah Lampung. Berita acara pemeriksaan dari Mabes Polri itu diantar langsung oleh Kepala Polda Lampung MD. Primanto, dan Direktur Reserse dan Kriminal Polda Lampung, Komisaris Besar Made Suharya, diterima oleh Kepala Kejati, I Putu Kusa.

Sementara satu kasus lagi, yaitu pemalsuan dua ijazah sarjana yang beberapa waktu lalu sudah dilimpahkan ke dikembalikan lagi ke Mabes Polri untuk dilengkapi, belum diserahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi.

(Fadilasari – Tempo News Room)

Dirjen Pemerintahan: Pemilihan Gubernur Lampung Harus Dibatalkan

2007-10-03T20:30:00.000-07:00

08 Mei 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Oentarto Sindung Mawardi, mengatakan terpilihnya Alzier Dianis Thabranie sebagai gubernur Lampung cacat hukum dan harus dibatalkan. Karena itu, harus segera digelar pemilihan gubernur ulang. “Pelanggaran administratif yang dilakukan Alzier itu sangat fatal, jadi tidak bisa diproses lebih lanjut,” kata Oentarto di Bandarlampung, Kamis (7/5).

Saat ditanya soal pelanggaran administratif yang dilakukan DPRD Lampung dalam pencalonan Alzier, Oentarto mengemukakan pengajuan nama Alzier ke panitia pemilihan dari Fraksi PDIP hanya ditandatangani oleh dua orang wakil ketua fraksi, yaitu Firmansyah dan Syahrial Alamsyah. Padahal, menurut tata tertib pemilihan, pencalonan pasangan gubernur/wakil gubernur harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris fraksi.

Pencalonan pasangan Alzier/Anshory Yunus juga sudah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu pukul 15.00 WIB, 11 Desember 2002. Pendaftaran pasangan itu baru masuk sekretariat pemilihan menjelang magrib hari itu. Siang harinya, ketua dan sekretaris Fraksi PDIP, Syahzan Safri dan Nur Hasanah, sudah mengajukan pasangan Oemarsono/Syamsurya Ryacudu, sesuai instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.

Tentang pemilihan ulang, Oentarto mengatakan prosesnya harus dimulai dari awal, yaitu tahap penjaringan calon karena pemilihan lalu cacat hukum dan menggunakan prosedur pencalonan yang tidak sah. “Bila pemilihan ulang digelar, maka Alzier tidak boleh ikut.”

(Fadilasari-Tempo News Room)

Alzier Dianis Thabrani Mulai Diperiksa Polisi

2007-10-03T20:29:00.000-07:00

29 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Lampung terpilih Alzier Dianis Thabrani mulai diperiksa polisi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/4). Ia juga mulai menjalani penahanan di ruang tahanan Mabes Polri. Menurut salah seorang anggota tim penyidik kasus-kasus Alzier, Ajun Komisaris Besar Polisi Zaldy Ramadhan, mulai diperiksanya Alzier karena dokter sudah menyatakan Alzier sehat.

Pemeriksaan Alzier dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. Ia didampingi salah seorang pengacaranya, Karman Karim. Gubernur Lampung terpilih ini dibawa ke Mabes Polri dari Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, sejak pukul 07.00.

Zaldy menambahkan, Alzier menjalani pemeriksaan untuk salah satu kasusnya, kasus penipuan ruko Lokasari di Jakarta Barat yang dilaporkan oleh Kurniati Muslihat.

Sementara itu, menurut pengacara Alzier lainnya, Farhat Abbas, kondisi kesehatan kliennya itu sebenarnya masih sakit. “Tetapi dia yang memaksakan untuk cepat-cepat diperiksa supaya kasusnya cepat selesai dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” kata Farhat pada Tempo News Room melalui telepon.

(F.X. Dimas Adityo – TNR)

Pemerintah Minta Pemda Lampung Tetap Berjalan Normal

2007-10-03T20:28:00.000-07:00

24 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pejabat di Provinsi Lampung untuk tetap dapat mengelola situasi di daerah itu menyusul penahanan terhadap Gubernur Lampung terpilih Alzier Thabranie beberapa hari lalu. Pemerintah juga meminta tidak dilakukannya aksi-aksi sosial, apalagi politik dan fisik di lapangan, karena dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Yudhoyono mengungkapkan itu usai mengikuti rapat di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (24/4). Menurut Menko, pemerinatah sedang berusaha keras untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik atas masalah ini. “Tentu saja tanpa mengabaikan aspek hukum,” ujarnya.

Karena aspek hukum tidak bisa dikompromikan. “Harus ada fairness” kata Yudhoyono. Ia menambahkan, saat ini Kapolri dan jajarannya juga tengah bekerja keras untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi yang menimpa Thabranie. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk menunggu output dari proses hukum.

Selain itu, kata Susilo, pemerintah juga akan mempertimbangkan dari sisi administrasi kepemerintahan, seperti syarat pelantikan Gubernur terpilih. Hal ini tentu akan dikonsultasikan dengan DPR.

Sementara itu Kapolri Jenderal polisi Da’I Bachtiar membantah bahwa proses penangkapan terhadap Thabranie dilakukan secara tidak manusiawi. Kendati demikian, ia mengaku kemungkinan dilakukan penangkapan secara berlebihan. “Ini karena ada ancaman dari kelompok tertentu,” kata dia tanpa menyebut kelompok itu.

Ditempat yang sama Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keppres untuk melantik Gubernur Lampung terpilih. Ditegaskannya pelantikan baru bisa dilakukan setelah ada perintah dari Presiden melalui keppres. “Tidak mungkin Mendagri melantik tanpa keppres” kata dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini hanya ada dua keppres, yaitu keppres tentang penghentian Gubernur Oemarsono yang telah habis masa jabatannya. Keppres lainnya soal penugasan kepada Mendagri untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah provinsi Lampung. Keppres kedua ini muncul, sambil menunggu masalah yang menimpa Thabranie selesai.

Mendagri membantah bahwa ada aspek politik di balik tidak dilantiknya Thabranie. Ditegaskannya aspek politik terjadi di Dewan dan parpol dalam memilih calgub dan cawalgub. “Pemerintah melalui Depdagri tidak masuk dalam wilayah politik, melainkan pada prosedur administrasi,” kata dia.

(Retno Sulistyowati-TNR)

Keppres Pelantikan Gubernur Lampung Tidak Akan Turun

2007-10-03T20:26:00.000-07:00

22 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelantikan gubernur terpilih Lampung diperkirakan tidak akan turun. Alasannya, saat ini Gubernur terpilih Lampung, Alzier Binais Tabrani masih dalam dalam status tersangka dan menjadi tahanan polisi. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, kepada wartawan usai acara peringatan ulang tahun ke 41 Pertahanan Sipil di Monas, Jakarta. “Seandainya jadi presiden, Anda akan turunkan nggak Keppres itu?,” tanya Hari kepada wartawan lebih dari tiga kali dengan nada tinggi.
Saat salah seorang wartawan mengatakan bahwa Kepres itu tidak akan turun, Mendagri langsung menegaskan, “Ya itu jawabannya.”

Sedangkan pemerintahan di provinsi Lampung, kata Sabarno, sepenuhnya di bawah pengawasannya. Sebab, melalui keputusan presiden, persiden menugaskan Mendagri untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Lampung. Termasuk di dalamnya, pelaksanaan tugas sehari-hari dengan mengangkat Pelaksana Tugas Harian hingga dilantiknya gubernur definitif.

Ketika ditanya soal DPRD setempat yang tetap akan melantik gubernur terpilih tersebut, hal itu menjadi urusan DPRD setempat. Yang pasti, katanya, "Gubernur terpilih saat ini dalam proses hukum."

(Ecep S Yasa-Tempo News Room )

Mendagri Anggap DPRD Lampung Keliru Karena Pilih Alzier

2007-10-03T20:24:00.000-07:00

21 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyalahkan DPRD Lampung karena tetap melantik Alzier Dianis Tabranie, Gubernur Lampung terpilih, walaupun telah diingatkan Depdagri tentang banyaknya keluhan masyarakat yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu. “Mendagri sudah mengirim surat pada DPRD Lampung,” kata Hari Sabarno pada wartawan di sela-sela rapat panitia khusus RUU Pemilihan Presiden dengan Mendagri di gedung DPR-MPR Jakarta, Senin (21/4).
Oleh karena itu, Hari Sabarno meminta para wartawan menanyakan masalah ini langsung kepada DPRD dan bukan kepada dirinya. “Wilayah politik itu kewenangan DPRD," kata Hari Sabarno. Instansinya, kata dia, hanya menangani permasalahn administrasi dan prosedur pemilihan.

Sebelumnya, kata Hari Sabarno, Alzier memang masuk daftar pencarian orang karena sempat menghilang. Kini, Alzier tengah berada dalam pemeriksaan polisi. Oleh karena itulah, pihak Depdagri dan DPRD Lampung menyerahkan penyelesaian masalah hukum sepenuhnya kepada polisi. “Jadi sekarang kami tunggu,” kata Hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengesahan Alzier sebagai Gubernur Lampung oleh Presiden hingga saat ini masih terkatung-katung Hari mengatakan hal ini sebagai hal yang wajar karena ada masalah hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pihak kepolisian, kini menahan Alzier yang terkait tujuh kasus pidana. Salah satunya adalah kasus pemalsuan ijazah sarjana diajukan Alzier untuk memenuhi syarat sebagai calon gubernur Lampung. Ketua DPC PDIP Lampung Selatan itu kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pengobatan setelah pekan lalu dibawa paksa oleh Mabes Polri dari Mapolda Lampung.

(Budi Riza-Tempo News Room)

Alzier Thabranie Dirawat di RS Kramatjati

2007-10-02T00:00:00.000-07:00

20 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur terpilih Provinsi Lampung Alzier Dianis Thabranie dirawat di RS Sukanto Kramat Jati Jakarta (20/4) sejak pukul 04.00 WIB. Alzier yang sebelumnya diperiksa di Mabes Polri akibat laporan kasus korupsi, dilarikan ke rumah sakit pusat Polri itu setelah kondisi kesehatannya semakin menurun.
Alzier sempat diperiksa selama 15 jam di Polda Lampung pada Sabtu (19/4) sore, sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta dengan menumpang helikopter (Koran Tempo 20/4). Di rumah sakit Kramat Jati, Alzier yang menurut Elza Syarief –pengacaranya-- diinfus, dirawat di kamar No. 8, lantai 3, gedung Catur Prasetya III.

Saat dijumpai wartawan di rumah sakit, Minggu (20/4) siang, pengacara Alzier, Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya sedang istirahat. Alzier dinyatakan menderita infeksi saluran kandung kemih. “Beliau menderita penyakit ginjal dan liver sehingga pihak rumah sakit memerintahkan ia dirawat di sini,” kata dia. Menurut Henry, kliennya memang sudah sejak lama menderita penyakit tersebut. “Bila terlalu lelah, penyakitnya kambuh. Sebelumnya ia juga tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena masih sakit,” kata Henry menjelaskan.

Sebelumnya, Alzier memang dipanggil sebanyak dua kali, oleh Mabes Polri. Namun Alzier tidak memenuhi panggilan, dengan alasan sakit. Oleh Mabes Polri, nama Gubernur Lampung itu, sempat pula dimasukkan ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Senada dengan Henry, pengacara Alzier lainnya, Farhat Abbas dan Elza Syarief menyatakan bahwa kliennya sedang istirahat. Farhat, yang mengaku mendampingi Alzier sejak Sabtu (19/4) pukul 21.00 WIB di Mabes Polri, mengatakan kliennya terlalu lelah. “Kemungkinan dia terkena ginjal, maag, dan liver,” ujar suami Nia Daniaty ini. Namun, Farhat mengatakan tidak bisa memastikan penyakit Alzier, karena sampai saat ini belum ada dokter khusus yang menanganinya. “Ini hari libur, sekarang baru ditangani dokter gawat darurat,” katanya.

Sementara menurut Henry, Alzier telah diperiksa darah dan urine. Namun sampai Minggu siang, pemeriksaan menyeluruh belum dilakukan. “CT scan , pemeriksaan thorax, dan lainnya belum dilakukan,” ujar Henry.

Saat ditanyakan apakah penyakit Alzier disebabkan oleh tekanan yang dilakukan polisi saat pemeriksaan, Henry menjawab, “Saya tidak ingin mengatakan pemeriksaan berada di bawah tekanan.” Namun, kepada dirinya Alzier mengaku merasa sakit dan memar-memar di bagian punggung, dan bagian tertentu. “Karena kemarin sempat ditarik-tarik dan didorong-dorong pakai popor senjata, saat hendak dibawa dari Lampung,” kata Henry menjelaskan.

Pada saat yang sama, Henry mengatakan bahwa kliennya, yang dituduh terkait dengan tujuh macam kasus yang berbeda, sudah memberikan keterangan yang cukup dalam pemeriksaan. “Hanya memerlukan sedikit pendalaman-pendalaman,” katanya.

Karenanya, Henry mengatakan dirinya akan mengajukan surat penangguhan penahanan atas kliennya. Rencananya, ia akan menyerahkan surat itu ke Kapolri Senin (21/4). Namun, berbeda dengannya, pengacara Alzier lainnya, Farhat dan Elza tidak sependapat dengan surat pengajuan penangguhan penahanan atas kliennya. “Biar pemeriksaan polisi selesai dahulu, baru kita ajukan surat penangguhan penahanan,” ujar Elza, sesaat sebelum meninggalkan rumah sakit.

(Indra Darmawan - Tempo News Room)

Gubernur Terpilih Alzier Menyerahkan Diri ke Polda Lampung

2007-10-01T23:58:00.002-07:00

18 April 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Alzier Dianis Thabranie, Gubernur Lampung terpilih yang selama ini menjadi buronan polisi menyerahkan diri ke Polda Lampung. Kedatangannya pada Jumat (18/4) pukul 09.30 WIB, diantar 17 anggota DPRD Lampung yang selama ini menjadi pendukung berat dan empat orang pengacaranya.

Di kantor Polda, rupanya sudah menunggu 12 anggota polisi dari Mabes Polri yang dipimpin langsung Direktur Reserse dan Kriminal, Brigjen Polisi Ariyanto Sutadi. Pekan lalu, Mabes Polri memang menjadikan Alzier sebagai buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) karena tiga kali tidak memenuhi panggilan polisi.

Alzier diperiksa sehubungan dengan enam kasus pidana yang dituduhkan kepadanya. Kasus itu antara lain di Jakarta (dua kasus antara lain penggelapan uang 50 ribu dolar), satu di Tangerang, Banten (kasus penadahan mobil) dan tiga di Lampung, salah satunya penggelapan pupuk PT Pusri yang merugikan negara Rp 10,8 miliar. Sampai Jumat malam ini, pemeriksaan masih dilakukan terhadap Alzier yang menjadi Ketua Kadin Lampung dan Ketua PDIP Lampung Selatan.

Menurut Zainuddin Sembiring, seorang anggota DPRD Lampung yang mengantar Alzier, rekannya datang ke Polda atas bujukan anggota Dewan. "Setelah kami analisis, agaknya Alzier harus menyelesaikan kasus hukum yang sedang mengganjal proses pelantikannya menjadi gubernur," katanya.

Ariansyah, pengacara Alzier, menjelaskan kedatangan kliennya untuk menunjukkan dirinya sangat kooperatif terhadap pemeriksaan. "Ini juga untuk menjawab opini publik bahwa Gubernur Lampung terpilih tidak menghilang seperti yang dinyatakan oleh Mabes Polri. Dia tidak menghadiri tiga kali panggilan karena sakit. Buktinya ketika sudah agak sembuh sedikit, Alzier mau diajak ke Polda Lampung," katanya.

Zainuddin menambahkan, sebelum datang ke Polda, 17 anggota DPRD Lampung sudah membuat surat jaminan ke Polda bahwa Alzier tidak akan melarikan diri. "Tapi kami minta agar dia tidak ditahan dan tidak dibawa ke Jakarta. Silakan saja kalau Mabes Polri mau memeriksanya, tapi tempatnya harus di Lampung," ujarnya.

Zainuddin membantah kalau selama ini Alzier menghilang. Menurut dia, anggota Dewan selalu berkoordinasi dengan Alzier. "Termasuk kami juga yang memberi masukan agar dia tidak datang menghadiri panggilan Mabes Polri. Karena kami lihat, nuansa politis kasusnya sangat kental," katanya.

Kasus Alzier memang sarat muatan politis. Pada 30 Desember 2002, Alzier dan pasangannya Ansori Yunus (Ketua PDIP Lampung) menang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2002-2007. Mereka mengalahkan pasangan Oemarsono (gubernur sebelumnya) dan Syamsurya Ryacudu (anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung yang juga adik KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu). Pertarungan yang menegangkan itu dimenangkan Alzier dengan 39 suara mengungguli Oemarsono yang mendapat 33 suara anggota DPRD.

PDIP Lampung memang pecah menjelang pemilihan itu. Pasangan Mayjen TNI (Purn.) Oemarsono dan Syamsurya didukung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, sebagian besar anggota Fraksi PDIP di DPRD Lampung mendukung Alzier.

Menjelang pemilihan gubernur, datang surat dari Departemen Dalam Negeri yang meminta pemilihan itu ditunda menunggu pemeriksaan Polda Lampung terhadap kasus yang membelit Alzier. Namun, DPRD tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan pemilihan. Pada 20 Januari lalu, Mabes Polri menetapkan Alzier sebagai tersangka. Pelantikan Alzier sebagai gubernur yang seharusnya pada 25 Januari 2003, hingga saat ini tidak dilakukan. Malahan Menteri Dalam Negeri menunjuk pelaksana tugas Gubernur Lampung.

(Fadilasari--Tempo News Room)

Sopir Angkot dan Becak Tuntut Alzier Dilantik Jadi Gubernur Lampung

2007-10-01T23:58:00.001-07:00

16 April 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Ratusan tukang becak dan sopir angkutan kota di Bandar Lampung, Rabu (16/4) unjuk rasa menuntut Alzier Dianis Thabranie dilantik sebagai Gubernur Lampung. Selain mendatangi pendopo gubernuran dan DPRD Lampung, kedua kelompok massa itu menggelar konvoi keliling kota yang memacetkan jalan raya.

Mereka mengusung spanduk bertulisan: "Mega jangan jadikan Lampung anak tiri", "Oemarsono sudah hengkang, sekarang giliran Tursandi", "Mega segera lantik Gubernur Lampung terpilih".

"Hentikan mentalitas gaya Orde Baru. Kalau Alzier tidak dilantik, kami tidak mau memilih PDIP pada Pemilu 2004," kata salah seorang pengunjuk rasa di halaman gedung DPRD. Mereka juga mengancam akan melakukan mogok massal. Pengunjuk rasa menyayangkan kebijakan Mega yang menunjuk Tursandy sebagai pelaksana tugas gubernur, padahal DPRD sudah memilih Alzier.

(Fadilasari—Tempo News Room)

Puluhan Kepala Desa Tuntut Gubernur Lampung Terpilih Dilantik

2007-10-01T23:56:00.002-07:00

18 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Sekitar 50 kepala desa dari Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus mendatangi DPRD Lampung, Selasa (18/3) siang, menuntut gubernur Lampung terpilih Alzier Dianis Thabranie segera dilantik. Pemerintah pusat belum melantik Alzier karena ia kini menjadi tersangka sejumlah kasus pidana.

Para kepala desa itu menilai pemilihan gubernur Lampung, 30 Desember 2002 lalu, sudah berjalan dengan demokratis. “Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk menunda-nunda pelantikan, sebab menunda pelantikan berarti menggantung nasib lebih dari 7 juta rakyat Lampung,” kata Surya Dharma Yahya, Kepala Desa Tempelrejo, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, saat membacakan pernyataan di depan para anggota DPRD.

Menurut dia, kesabaran rakyat Lampung itu ada batasnya. “Jangan sampai kesabaran kami habis. Sudah puluhan tahun kami menunggu agar Lampung dipimpin putera daerah. Kenapa sekarang ketika putera daerah akan jadi gubernur, bahkan sudah terpilih, prosesnya diulur-ulur.”

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua DPRD Lampung Abbas Hadisunyoto mengatakan selama ini pimpinan dewan sudah berusaha tak ada habis-habisnya. “Kita sudah bolak-balik Jakarta untuk bertemu presiden, tapi belum ada hasilnya,” ujarnya. Meskipun demikian, Abbas minta penolakan Presiden tidak buru-buru diartikan negatif karena mungkin saja Megawati sedang sibuk.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pimpinan DPRD Lampung akan bertemu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan untuk mempertanyakan fatwa MA soal gubernur terpilih tersebut. Hasil pertemuan dengan Ketua MA itu akan dirangkum dengan pertemuan dengan pejabat negara sebelumnya, seperti Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjoguritno.

“Kita harapkan proses politik tidak dicampurbaurkan dengan urusan hukum. Pokoknya Alzier harus dilantik dulu, setelah itu mau diperiksa terserah polisi. Bahkan, DPRD juga siap bila harus diperiksa,” kata Abbas. Dia menyatakan DPRD Lampung tidak akan melakukan pemilihan ulang gubernur.

(Fadilasari-Tempo News Room)

Polisi Ragukan Alasan Sakit Gubernur Lampung, Alzier

2007-10-01T23:56:00.001-07:00

25 Pebruari 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mabes Polri akan mengirim tim untuk menjemput gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie. Alzeir dituding melakukan politik uang dalam pemilihan Gubernur Lampung periode 2003-2008 kepada DPRD Lampung. “Tim akan berangkat awal pekan ini,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Polisi Edward Aritonang di kantornya, Selasa (25/2).

Sebelumnya, Alzier sudah dipanggil sebanyak dua kali oleh Mabes Polri, namun yang bersangkutan belum juga memenuhi panggilan polisi itu. Menurut keterangan pihak Alzier, kata Aritonang, Gubernur Lampung terpilih itu sedang menderita sakit. Namun pihak kepolisian meragukan berita tersebut. Makanya, petugas dikirim untuk mengecek Alzier dirawat dimana, dan sakitnya apa.

Jika Alzier benar-benar sakit, kata Aritonang pemeriksaan memang tidak bisa dilanjutkan. Terhadap alasan sakit itu, Mabes Polri akan memeriksa yang bersangkutan dengan tim dokter Polri sebagai pembanding dengan dokter dari pihak Alzier.

(Dimas Adityo--Tempo News Room)

Tursandi Alwi Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Lampung

2007-10-01T23:55:00.001-07:00

05 Pebruari 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, Rabu (5/2), menunjuk Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Depdagri, Tursandi Alwi, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Lampung. Ia mulai bertugas hari ini. Nyoman Sudarta, Kepala Bagian Humas dan Protokol Departemen Dalam Negeri, mengungkap hal itu, kepada Tempo News Room, di kantornya, Rabu (5/2).

Penunjukkan pelaksana tugas itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi aparat hukum memeriksa Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie. “Ini dalam rangka check and balance terhadap kasus yang berkembang di sana,” kata Sudarta.

Lamanya Alwi bertugas di Lampung belum bisa ditentukan. Ia akan meletakkan jabatan jika Keputusan Presiden yang menentukan Gubernur Lampung secara definitif keluar. Hingga kini, Departemen Dalam Negeri masih menunggu Keputusan Presiden tersebut.

Saat ditanya tentang kepastian Alzier diangkat sebagai Gubernur Lampung, Sudarta mengaku belum dapat memastikan. Pasalnya, pihak kepolisian juga belum selesai memeriksa calon Gubernur dari Fraksi Golkar itu. Namun, jika nanti Alzier dinyatakan bersalah, bisa dipastikan akan ada calon Gubernur yang baru. Soal mekanismenya, “ Itu akan diserahkan kepada DPR,” kata Sudarta.

Seperti diketahui, pada 26 Junuari lalu, Mendagri Hari Sabarno terpaksa memangku jabatan sebagai Pejabat Sementara Gubernur Lampung. Pasalnya, hingga Gubernur Lampung Soemarsono pensiun pada hari yang sama, menteri belum bisa melantik Gubernur Lampung terpilih, yakni Alzier. Itu terjadi karena Presiden Megawati belum mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pelantikan Alzier. Faktor lainnya, Alzier ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam beberapa kasus penggelapan.

(Sri Wahyuni – Tempo News Room)

Menteri Dalam Negeri Ambil Alih Kepemimpinan di Lampung

2007-10-01T23:54:00.002-07:00

28 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengambil alih kepemimpinan daerah Provinsi Lampung. Keputusan itu diambil berdasarkan Keputusan Presiden No 8/M/2003, tertanggal 27 Januari 2003, yang Selasa siang (28/1) dibacakan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi, di kantor Gubernur Lampung.

Dalam keputusan tersebut disebutkan, untuk memperlancar tugasnya melakukan pembinaan pemerintahan, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk seorang pelaksana tugas. Selain itu, Presiden Megawati juga mengeluarkan keputusan yang isinya mengesahkan pemberhentian Gubernur Lampung Oemarsono.

Keluarnya Keputusan Presiden tersebut muncul setelah Alzier Dianis Thabrani, gubernur terpilih dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Ketua Kadin Lampung ini, jadi tersangka 6 tindak pidana, tiga dilakukan di Lampung, dua kasus di Jakarta Selatan, dan satu kasus di Tangerang.

Padahal, dalam pemilihan 30 Desember lalu, pasangan Alzier Dianis Thabrani dan Ansory Yunus menang, dengan mengantongi 39 suara. Pasangan yang diusulkan Fraksi PDIP Lampung ini, mengalahkan pasangan Oemarsono-Syamsurya Ryakudu— yang didukung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri –- yang memperoleh 33 suara.

Dalam sambutannya di depan pejabat dan DPRD Lampung, Hari Sabarno meminta tidak membesar-besarkan persoalan belum keluarnya Keputusan Presiden tentang pengangkatan Alzier. Menurutnya, Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. “Karena itu perlu ada petimbangan yang matang untuk menetapkan pengangkatannya. Sampai saat ini Presiden masih menunggu klarifikasi keterlibatan Gubernur terpilih yang berkaitan dengan masalah hukum,” katanya.

Hari Sabarno menyesalkan sikap DPRD Lampung yang tidak mengindahkan surat kawat yang dikirimnya sebelum pemilihan Gubernur dilakukan. Surat itu meminta DPRD menunda pemilihan sampai ada klarifikasi soal kasus hukum Alzier Dianis Thabranie. “Sejak awal DPRD Lampung memang sudah tidak mendengarkan instruksi saya. Kenapa mereka tidak memanggil Kapolda hari itu juga dan meminta agar segera dilakukan klarifikasi,” ujarnya, menjawab pertanyaan aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung, seusai acara di kantor Gubernur.

Menurut Hari, bila Dewan mendengarkan instruksinya, urusannya tidak akan ruwet seperti saat ini. “Sampai persoalan diambil alih Mabes Polri segala,” katanya. Ketua KNPI Lampung Ariyanto Munawar, menilai Hari sabarno sudah berpihak pada kelompok tertentu dan hendak mendiskreditrkan suatu partai, sehubungan belum keluarnya pengangkatan Alzier sebagai Gubernur Lampung. (Fadilasari—Tempo News Room)

Pelantikan Gubernur Lampung Tak Jadi Dilaksanakan

2007-10-01T23:54:00.001-07:00

25 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Alzier Dianis Thabranie tak jadi dilantik sebagai gubernur Lampung, yang sedianya dijadualkan Sabtu (25/1). Pembatalan ini diumumkan melalui melalui surat pemberitahuan di depan pintu kaca DPRD Lampung, yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung, Abas Hadisunyoto, Wakil Ketua DPRD Mochtar Hasan dan Abdul Azib Zanin.
Dalam pengumuman itu disebutkan, pertama, surat keputusan presiden atas pengangkatan gubernur terpilih masih dalam proses. Kedua, pimpinan DPRD dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, 25 Januari. Ketiga, jadwal pelantikkan ditentukan kemudian hari.

Abas, yang dihubungi lewat telpon mengatakan, pihaknya bersama pejabat DPRD dan pemda Lampung menerima undangan Mendagri di Jakarta awalnya untuk menyerahkan tanggung jawab jabatan Gubenur Lampung saat ini, Oemarsono, kepada Mendagri. Namun, penyerahan itu ditunda 27 Januari mengingat masa jabatan Oemarsono baru habis 26 Januari. Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Sekjen Depdagri Siti Nurbaya dan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Oentarto Sindung Mawardi, untuk mencari masukan informasi dari Muspida Lampung berkaitan dengan kasus yang membelit Alzier.

”Akhirnya pertemuan itu sepakat bahwa pemilihan gubernur lalu sudah sesuai dengan demokrasi dan aturan yang berlaku. Isu-isu yang berkaitan dengan Alzier masih harus dibuktikan di pengadilan dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan keppres pengukuhan Alzier harus diturunkan pada Senin 27 Januari,” kata Abas.

Namun, Oentarto menyatakan, pelantikan Alzier masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukannya. “Bagaimana bisa dilantik kalau klarifikasi dari kepolisian belum selesai. Pemerintah kan meminta klarifikasi terhadap kasus itu ke DPRD, dan DPRD menyerahkannya ke aparat penegak hukum, dan ternyata klarifikasinya dari kepolisiannya sampai sekarang belum selesai,” ujarnya. Sedangkan mengenai Oemarsono yang masa jabatannya berakhir 26 Januari, kata Oentarto, masih menunggu keputusan presiden, apakah akan diperpanjang atau ditunjuk pejabat lain sebagai penggantinya sementara.

(Fadilasari dan Dimas Adityo-Tempo News Room)

Mendagri: Integritas Calon Gubernur Lampung Kewenangan DPRD

2007-10-01T23:53:00.001-07:00

09 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tak bisa berbuat banyak terhadap Gubernur Lampung terpilih, Alzier Dianis Thabranie, jika masyarakat mempermasalahkan integritas dia sebagai calon Kepala daerah. Pasalnya, hal itu merupakan kewenangan DPRD. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Oentarto, saat ditemui wartawan, di kantornya, Kamis (9/1).

Dijelaskan, dalam urusan itu, pihak Depdagri bertanggungjawab dari aspek prosedur pemilihan calon gubernur. “Dari prosedurnya sendiri kan sudah memenuhi,” kata Oentarto, mengenai status pemilihan Alzier. Cuma, Depdagri tetap meminta kepolisian Daerah Lampung untuk mengklarifikasi masukan dari masyarakat tentang Alzier yang dinilai kurang layak menjadi gubernur.

Namun, jika memang Alzier dinyatakan bersih oleh aparat penegak hukum, Oentarto menyatakan Alzier tetap harus diangkat. Saat ditanya, apakah Alzier tetap diangkat meski banyak tantangan dari masyarakat walau telah dinyatakan bebas dari tuduhan masyarakat, Oentarto hanya menjawab, “Ya, benar (tetap diangkat-Red).”

Seperti diberitakan Koran Tempo edisi Kamis dan Jumat (2-3/1) pekan lalu, Alzier dilaporkan oleh sekelompok masyarakat Provinsi Lampung tersangkut banyak kasus. Salah satunya yang mencolok adalah penggelapan 500 ton pupuk PT Pupuk Sriwijaya Pusat pemasaran daerah Lampung. Dugaan itu menyebabkan Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDIP Lampung Selatan ini diperiksa oleh Polda setempat. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pun telah mengirimkan surat permintaan pemeriksaan terhadap Alzier pada 29 Desember tahun lalu.

(Sri Wahyuni-Tempo News Room)

Uji Publik Gubernur Lampung Beri Dukungan Bagi Alzier

2007-10-01T23:52:00.001-07:00

04 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Uji publik terhadap terpilihnya Alzier Dianis Thabranie sebagai Gubernur Lampung dipenuhi surat dukungan. Dari 8 surat yang masuk ke DPRD, 6 diantaranya mendukung Alzier dan Ansory Yunus (sebagai Wakil Gubernur), sedangkan sisanya berupa permintaan klarifikasi surat Sekjen Departemen Dalam Negeri dan satu laporan masyarakat tentang dugaan permainan uang dalam pemilihan Gubernur yang dilakukan 29 Desember 2002.

“Laporan itu tidak dapat kita bahas dalam uji publik sebab tidak memenuhi ketentuan yaitu disertai adanya minimal dua atau lebih pengakuan anggota DPRD di atas kertas segel atau bermaterai,” kata Abbas Hadisunyoto, Ketua DPRD Lampung, Sabtu (4/1), usai memimpin sidang membahas uji publik.

Riza Effendi dari Jaringan Pemantau Suksesi Kepala Daerah memang melaporkan terjadinya permainan uang. Dalam surat di atas kertas bermaterai Rp 6000 itu, dia mengungkapkan sesaat menjelang pemilihan Gubernur dia memergoki tim sukses Alzier tengah bernegoisasi dengan seorang anggota Fraksi PDIP. “Berapa pun suara Bapak akan kami beli,” ujar anggota tim sukses seperti didengar Riza.

Sedangkan surat dukungan terhadap Alzier dikirim oleh LSM Forum Lampung Ruwa Jurai Jakarta, Pusat Badan Koordinasi Masyarakat Lampung, Partai Kebangkitan Bangsa Lampung, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Bandarlampung dan Ikatan Putera Nahdatul Ulama. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung meminta klarifikasi tentang faksimili Sekjen Departemen Dalam Negeri yang meminta pemilihan ditunda.

(Fadilasari—Tempo News Room)

Polda Lampung Akan Segera Periksa Gubernur Alzier

2007-10-01T23:42:00.000-07:00

01 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Polda Lampung akan segera memeriksa Alzier Dianis Thabranie, gubernur Lampung yang baru saja terpilih dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Senin (30/12) lalu. "Kita upayakan pemeriksaan itu dilakukan secepatnya, sebelum pelantikan. Sebab bila dia sudah dilantik menjadi gubernur, prosesnya akan lebih sulit dan akan menimbulkan citra buruk bagi propinsi Lampung," kata Wakapolda Lampung, Kombes Yusuf Supriadi, Selasa (31/12).

Yusuf mengungkapkan, Alzier yang juga Ketua DPC PDIP Lampung Selatan itu tersangkut banyak kasus. Diantaranya penggelapan 500 ton pupuk milik PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Pusat Pemasaran Daerah (PPD) Lampung dan jual beli mobil gelap. "Pokoknya kasusnya banyak. Karena itu sebelum pelantikan perlu ada klarifikasi keterlibatannya dalam kasus-kasus tersebut," kata Wakapolda.

Yusuf menjelaskan, sebelum pemilihan gubernur dilaksanakan, sebenarnya Polda sudah berniat untuk memeriksa Alzier. Hal itu berawal pada tanggal 29 Desember 2002 lalu, ada sekelompok masyarakat yang mendatangi Polda. Mereka mempertanyakan salah seorang calon gubernur, yaitu Alzier Dianis Thabranie, yang perlu diklasifikasi.. "Masyarakat bertanya pada kami, sejauh mana proses hukum yang telah dilakukan pada Alzier," katanya.

Dari pengaduan itulah, sambung Yusuf, Polda Lampung merasa bertanggungjawab untuk mengatisipasi keadaan, dengan menunda pelaksanaan suksesi. "Suksesi itu kan untuk kepentingan masyarakat dan sangat menentukan masa depan rakyat Lampung. Oleh karena itu, kami sangat merasa berkompeten dalam pelaksanaan pemilihan gubernur. Jangan sampai terjadi kericuhan dikemudian hari," ujarnya.

Kapolda Lampung lalu melaporkan hal itu melalui surat NO R/2382/XII/2002 tertanggal 29 Desember 2002 pada Kapolri Dai Bachtiar di Jakarta, hari itu juga. Kemudian Kapolri, mengirim surat ke Mendagri, dengan melampirkan surat Kapolda tersebut. "Surat itu intinya berharap agar suksesi itu tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Supaya ketika pemilihan gubernur dijalankan, masalahnya sudah clear dan bersih, tidak ada yang mengganjal," tegas Wakapolda.

Berdasarkan surat Kapolri itulah, Mendagri Hari Sabarno kemduian mengirim faksimil kepada DPRD Lampung. Pertama, pada pukul 01.00 WIB tanggal 30 Desember 2002, sebanyak dua lembar. Lembar pertama surat pengantar dari Sekjen Depdagri, Sitti Nurbaya. Lembar kedua baru surat yag ditandatangani Mendagri Hari Sabarno. Faksimil itu kemudian dikirim lagi sesaat sebelum pemilihan, yaitu pukul 08.30 WIB. Utusan Mendagri yang ahdir dalam cara itu pun juga membawa surat tersebut, karena khawatir tak sampai. Tapi anggota DPRD Lampung sepakat tidak membahasnya.

Surat Mendagri bernomor 121.27/2978/SJ tertanggal 29 Desember 2002 yang berklasifikasi "Sangat Segera" itu terdiri dari lima point. Surat itu menyebutkan, bahwa sesuai dengan Surat Mendagri No 121.27/2965/SJ tanggal 24 Desember 2002 perihal konsultasi calon gubernur/wakil gubernur Lampung periode 2003-2008, dinyatakan bahwa bila dalam proses suksesi ditemukan bukti baru bagi calon yang tidak memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan gugur sebagai calon. Surat itu menyebutkan, Alzier Dianis Thabranie berdasarkan surat Kapolda Lampung No R/2382/XII/2002 tanggal 29 desember 2002 perlu diklarifikasi. Karena itu, pimpinan dewan, ketua panitia pemilihan, dan pimpinan farksi hendaknya melakukan penelitian persyaratan ulang sebelum dilaksanakan pemilihan.

Alzier sendri, seperti dikutif Antara, menilai surat Mendagti itu merupakan konspirasi dari lawan-lawan politiknya dalam pemilihan gubernur. "Ini permaian politik dari calon gubernru lain agar pemilihan ditunda," kata dia.

Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadinda) Lampung itu mengatakan, jika dia memang bermasalah, pemilihan tidak akan terlaksana. "Buktinya, semua berjalan seperti yang direncanakan, apalagi aparat keamanan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, dan dari Polda Lampung sendiri terlibat dalam pengamanan.

Sementara itu, Koordinator Anti Korupsi (KoAK) Lampung, Achmad Yulden Erwin, memeinta pihak kepolisan agar segera memeriksa Alzier berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus itu, terutama korupsi di PT Pusri PPD Lampung. "Polisi konsisten. Sebab surat Mendagri itukan berawal dari laporan Polda. Dan itu harus selesai sebelum dilakukan pelantikan," katanya.

Sedangkan bekas ketua DPRD Lampung, Srie Atidah, mengatakan prihatin atas terpilihnya Alzier. "Ya, gubernur terpilih itu mencerminkan siapa pemilihnya (anggota dewan,red)," katanya kecewa.

(Fadilasari--Tempo News Room)

Buku Kesaksian Tragedi Talangsari Lampung Diluncurkan

2007-09-30T06:58:00.000-07:00

Senin, 30 April 2007 20:31

Kapanlagi.com - Peluncuran buku "Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung" karya Fadilasari, jurnalis yang juga mahasiswa pasca sarjana Universitas Lampung (Unila), nyaris ricuh antarkelompok pro dan kontra islah (damai).

Usai peluncuran buku terbitan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), di Kampus Unila, di Gedongmeneng-Bandarlampung, Senin, berlanjut dengan diskusi publik dengan tema "Prospek Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran HAM Talangsari".

Dalam diskusi dengan moderator H Ibnu Khalid, Pimpinan Harian Umum Radar Lampung yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, pada sesi tanya jawab dan dialog, mencuat kembali perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok pro dan kontra islah Talangsari itu.

Kebetulan pada acara hadir para korban dan pelaku Talangsari yang terjadi pada 7-8 Februari 1989, delapan belas tahun lalu, yang masih hidup dan kini tinggal tersebar di berbagai tempat di luar Lampung maupun bertahan di Provinsi Lampung.

Kelompok Kontra islah korban dengan mantan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung pada saat kejadian, AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN) yang dimotori Azwar Kaili merasa tersinggung dengan tanggapan peserta dialog, Widagdo, antara lain karena mengungkit kembali adanya oknum yang dituduh mengeksploitasi dan "menjualbelikan" tragedi itu bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Padahal dalam forum itu juga hadir kelompok pro islah, Sudarsono, Sukardi, dll. yang menganggap persoalan Talangsari telah selesai dan ditutup yang tidak akan dipersoalkan mereka lagi.

Sempat terjadi aksi emosional diantara mereka, dengan saling berteriak tidak puas sambil berdiri dari tempat duduk masing-masing untuk saling merangsek. Padahal saat itu Koordinator Kontras, Usman Hamid tengah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Moderator dan panitia hampir tak dapat mengendalikan kericuhan itu.

Kekisruhan sempat terjadi beberapa saat dan nyaris berlanjut secara lebih buruk.

Namun sejumlah tokoh dan panitia termasuk moderator berkali-kali berusaha menenangkan mereka yang terlibat pertikaian pendapat itu.

Akhirnya kericuhan yang lebih buruk dapat dicegah, sehingga acara dialog tetap diteruskan sampai tuntas.

Justru pada akhir dialog terjadi saling berangkulan dan bersalaman antarkelompok korban Talangsari itu, antara Sukardi dan Sudarsono dengan Azwar maupun Jayus, termasuk Widagdo.

Tampil sebagai pembicara adalah penulis buku Fadilasari, Koordinator Kontras Usman Hamid, dosen Fak. Hukum Unila Syafrudin, dan salah satu tokoh Talangsari, Jayus.

Fadilasari menyatakan, buku itu merupakan bahan skripsinya saat kuliah di FISIP Unila yang sempat tersendat proses untuk menjadi buku sejak beberapa tahun lalu, sehingga baru sekarang dapat diterbitkan.

Dia mengaku berusaha untuk menampilkan kesaksian korban beserta faktanya dalam tragedi Talangsari secara berimbang, untuk dapat diketahui secara jelas dan mendorong para pihak mengambil langkah penyelesaian hukum secara adil dan tuntas. (*/rsd)

Talangsari; Pelaku atau Korban?

2007-09-30T06:43:00.000-07:00

Written by Administrator

Radar Lampung, Tuesday, 01 May 2007

Laporan Fajar S./Ibnu K.

BANDARLAMPUNG - Perjalanan waktu selama 18 tahun tak mengubah perbedaan pandangan soal peristiwa Talangsari. Masih ada yang menilai peristiwa berdarah tersebut sebagai perang. Sebagian lainnya menganggap sebuah kejahatan kemanusiaan; pelanggaran berat atas hak asasi manusia (HAM).

Menariknya, perbedaan pandangan tersebut justru terasa masih kental di kalangan ’’mereka sendiri’’, yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik langsung maupun tidak. Kalangan yang saat peristiwa tersebut justru –sebagian di antaranya– merupakan jamaah pengajian Warsidi. Pengajian inilah yang kemudian dianggap TNI sebagai kelompok yang ingin mendirikan negara Islam.

Perbedaan pandangan tersebut terasa sangat kental dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teknokra Universitas Lampung (Unila), kemarin. Diskusi bertema Prospek Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran HAM Talangsari itu merupakan rangkaian peluncuran buku karya Fadilasari yang berjudul Talangsari 1989; Kesaksian Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Lampung.

Selain Ila, sapaan Fadilasari, hadir sebagai pembicara Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid; staf pengajar Fakultas Hukum Unila Shafruddin; dan salah satu korban peristiwa Talangsari, Jayus. Diskusi dimoderatori Deputy General Manager Radar Lampung Ibnu Khalid.

Sebenarnya, sejak awal acara peluncuran buku memang sudah terasa ’’panas’’. Usai Paus Sastra Lampung Isbedy Stiawan Z.S. membacakan puisinya yang bertema peristiwa Talangsari, panitia mengadakan lelang buku karya aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung tersebut.

Ada tiga buku yang dilelang. Lelang buku pertama berjalan tanpa banyak kendala. Begitu juga dengan kedua. Suasana mulai memanas saat lelang buku terakhir. Ketika itu, panitia sudah mendapat penawaran seharga Rp550 ribu untuk satu buku.

’’Saya siap membeli Rp1 juta asal mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam diskusi,’’ ujar seorang pengunjung. Darsono, pria itu, merupakan salah satu jamaah pengajian Warsidi. Karena panitia telah menetapkan pembicara, maka permintaan tersebut ditolak.

Acara dilanjutkan dengan diskusi. Dimulai dari pemaparan Jayus. Dia mengulas secara singkat peristiwa Talangsari. Menurutnya, korban tewas dalam peristiwa itu ratusan.

’’Saya ingat, penguburan dilakukan setidaknya selama dua hari. Setiap hari minimal 50 jenazah yang dimakamkan. Itu pun secara asal-asalan. Maka pada hari ketiga, warga memperbaiki makam yang belum sempurna. Di antara korban adalah wanita dan anak-anak,’’ ujarnya.

Kemudian Ila memaparkan temuannya selama proses membuat buku. Dia mengakui, sejatinya buku tersebut adalah skripsi yang ia tulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unila.

Untuk menulis skripsi tersebut, dia mengumpulkan data dan fakta selama hampir satu tahun. Berbagai pihak ia temui dan wawancarai. Kemudian buku juga diramu dengan berita-berita mengenai peristiwa Talangsari yang ia tulis selama menjadi wartawan majalah berita mingguan Tempo. ’’Jadi memerlukan waktu yang panjang. Karena saya berusaha untuk menulis seobjektif mungkin. Tetapi saya tetap siap menerima kritik, masukan, dan saran atas isi buku ini,’’ ujarnya.

Meski demikian, Usman Hamid dalam pemaparannya masih mengkritik buku tersebut. Dia menilai sebaiknya buku Ila juga dielaborasi dengan buku sejenis yang terbit sebelumnya, Geger Talangsari.

Simpulan Komnas HAM

Mengenai peristiwa Talangsari sendiri, Usman menegaskan Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 14 Maret 2007 sudah mengeluarkan rekomendasi atas investigasi yang mereka lakukan. Di antara isinya, peristiwa Talangsari tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan genocide –pembantaian secara massal untuk memusnakan satu etnis atau kaum.

Kemudian, meninggalnya banyak orang dalam peristiwa tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai akibat kejahatan genocide. Namun, ada indikasi terjadinya penghilangan secara paksa.

Komnas HAM juga menyimpulkan ada indikasi unsur-unsur objektif pelanggaran HAM berat. ’’Kategorinya adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian hak hidup seseorang,’’ jelas Usman. Karena itu, lanjut dia, Komnas HAM juga merekomendasikan penyelidikan proyustisia atas peristiwa tersebut.

Seperti diberitakan harian ini kemarin, tim penyelidik juga sudah dibentuk. Mereka adalah Wakil Ketua Komnas HAM Zumrotin K. Susilo. Selain itu, Ruswiati Suryasaputra, M. Farid, Isdal Kasim, dan Supardi.

Shafruddin berpendapat senada dengan Usman. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran HAM dalam peristiwa Talangsari. Secara hukum, papar dia, peristiwa itu baru dapat dikatakan perang bila ada kombatan.

’’Unsur itu tidak terlihat dalam peristiwa Talangsari. Tidak ada kombatan, juga tidak ada simbol-simbol, termasuk simbol yang mengarah pada pendirian negara baru,’’ ujarnya.

Legalisasi Kerusakan Hutan: Kopi Lampung Akan Diembargo.

2007-09-29T07:10:00.000-07:00

3 Aug 2000 23:4:42 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Walhi Lampung mendesak Pemda untuk
segera mencabut Perda tentang Retribusi Izin Pemungutan terhadap
Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan--atau sering
disebut Iuran Hasil Hutan (IHH). Sebab, kata Masyhuri Abdullah,
Direktur Eksekutif Walhi Lampung, LSM lingkungan hidup internasional
menilai Pemda telah melegalisasi kerusakan hutan melalui perda
tersebut. Buktinya,Green Peace sudah mengeluarkan surat peringatan
kepada Nestle agar tidak mengunakan produk kopi asal Lampung, kata
Masyhuri kepada TEMPO Interaktif, di Sekretariat Walhi Lampung, Kamis
(3/8).

Embargo ini, papar Masyhuri, akan berimbas pada tingkat pendapatan
petani kopi di Lampung. Dan jika kopi Lampung ini tidak laku akan juga
berdampak pada devisa negara. Sebab, 60 persen hasil kopi Indonesia
berasal dari Lampung. Masyhuri juga mengkhawatirkan, setelah surat
peringatan Green Peace itu, lembaga-lembaga lingkungan hidup
internasional lainnya akan ikut-ikutan mendesak pemerintahnya
masing-masing mengembargo kopi dari Lampung.

Kami sudah tiga kali berdemonstrasi dan berdialog dengan DPRD Lampung
pada Maret dan April lalu. Tapi anggota dewan malah menganggap
permintaan kami berlebihan dan salah dalam mempersepsikan Perda
tersebut, katanya. Padahal, dengan adanya IHH, perambahan hutan
lindung memang seperti dilegalisasi. Untuk diketahui, hutan-hutan
lindung di Lampung hampir punah. Kini hanya tersisa 30 persen dari
jumlah semula yang hampir seluruhnya telah dijarah penduduk setempat
untuk menanam kopi.

Lucunya, lanjut dia, di dalam Perda IHH itu disebutkan: bagi para
petani kopi dalam hutan lindung, dikenai biaya retribusi. Nah, dengan
demikian, secara tidak langsung Pemda sudah melegalkan perambahan
hutan dong, tegasnya. Karenanya, menghadapi ancaman dari pasaran
internasional itu, Walhi Lampung menyampaikan surat terbuka kepada
Gubernur Lampung, Oemarsono. Selain menuntut penghapusan Perda IHH,
juga disebutkan, adanya tanaman kopi di dalam kawasan hutan telah
menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber agraria.
Kebijakan pemerintah dianggap lebih berpihak kepada pemilik modal.
Sehingga, masyarakat yang tidak memiliki sumber agraria menjadikan
kawasan hutan sebagai salah satu alternatif mempertahankan kehidupan
mereka.

Mengenai hal ini, Gubernur kepada TEMPO Interaktif mengatakan, Pemda
tidak akan mencabut Perda yang telah disetujui DPRD Lampung itu. Wong
belum diberlakukan juga kok, sudah ribut, katanya. Sedangkan, anggota
DPRD juga bersikukuh mempertahankan Perda itu. Pada dasarnya Perda itu
adalah untuk membina dan mengarahkan masyarakat yang selama ini berada
di kawasan hutan untuk sekaligus menjaga dan memfungsikan hutan secara
layak. Bukan untuk melegalisasi perusakan hutan, ungkap Mochtar Hasan,
dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. (Fadilasari)

Membincangkan Kembali Kasus Pelanggaran HAM Talangsari 1989

2007-09-29T07:08:00.000-07:00

Thursday, 31 May 2007

(Unila): Kasus HAM Talangsari, Lampung, yang terjadi pada tahun 1989, dan sudah dibukukan, kembali hangat dibicarakan kalangan mahasiswa dan akademisi. Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Jurusan Pemerintahan FISIP Unila mengadakan diskusi, di FISIP Unila, Kamis, (31/5) dengan mengundang Fadilisari, penulis buku ”Talangsari 1989 : Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung”.

Menurut Fadilasari, yang juga alumnus FISIP 99, banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pada saat itu meninggalkan trauma buruk masyarakat.

“Penangkapan dan pembunuhan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu, pengekangan kebebasan masyarakat, perampasan hak milik serta adanya penutupan arus informasi, warga Talangsari sulit mendapat hak bekerja dan mendapat pendidikan. Itu akibat stigma negatif yang dialamatkan kepada warga Talangsari,” papar Fadilasari, yang kini wartawan Tempo dan mahasiswa magister hukum Unila.

Sementara itu, Budi Kurniawan, S.IP, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, menjelaskan biasanya ada dua tipe pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. ” Pertama, alasan keamanan (subversif), dan kedua karena adanya kolusi antara pihak swasta dengan tentara ” jelasnya.

Alasan keamanan, kata Budi, bisa dilihat seperti pada kasus Petrus (1983), Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), Dom, Timor Timur, 27 Juli, Penculikan Aktivis, Tri Sakti, dan kasus Semanggi. Kasus HAM akibat kolusi swasta dan tentara, jelas Budi, dapat dilihat pada kasus penggusuran tanah kedung ombo, pelanggaran hak adat, HPH, Freeport, penindasan buruh, dan kasus Marsinah.

Menurut Budi, sedikitnya ada empat hal kendala penegakan kasus pelanggaran HAM, yakni tidak pernah menghukum aktor intelektual seperti contoh kasus penculikan aktivis, trisakti dan semanggi. ” Kedua, tekanan kekuatan swasta internasional, contoh kasus buyat. Ketiga, kolusi pejabat pemerintah, dan keempat, tidak ada political will dari pemerintah, ” jelas Budi.

Menurut Dra. Ari Darmastuti, M.A satu hal yang terpenting ialah, kasus-kasus pelanggaran HAM harus tetap diupayakan untuk dimejahijaukan. ”Sebab ada gejala budaya tutup mulut atau ‘culture of silent’ untuk menutupi kasus-kasus semacam ini. Jangankan sampai dinyatakan bersalah, sampai di pengadilan pun ini sudah merupakan kemenangan,” kata Ari, yang juga staf pengajar FISIP Unila.

Sedangkan menurut Drs. Rusdan, M.Si, dosen luar biasa FISIP Unila yang juga Dekan FISIP UTB, sebaiknya berbagai kalangan mencoba menelaah dengan bijak apa sebenarnya yang menjadi akar masalah sebenarnya di Talangsari. ”Bukan sekedar untuk mencari ’kambing hitam’ siapa yang bersalah dari kasus ini, ” tegasnya. [redha/syafar]

Komnas HAM Diberi Waktu sampai September

2007-09-14T02:13:00.000-07:00

Selasa, 01/05/2007

BANDAR LAMPUNG (SINDO)- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menuntaskan penyelidikan kasus Talangsari, Lampung sebelum kepengurusan Komnas HAM periode ini berakhir pada September 2007.

Harapan itu dilontarkan Koordinator Kontras Usman Hamid, di Bandar Lampung, kemarin. ”Mudah-mudahan tahun ini Komnas HAM dapat menggiring kasus Talangsari menjadi penyelidikan pro justisia untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung dan DPR,”kata Usman usai peluncuran buku ”Talangsari 1989: Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung” karya Fadilasari.”

Target kami,Kejaksaan Agung bisa mengajukan kasus ini ke pengadilan adhoc HAM,” imbuhnya. Kontras sendiri, terus Usman, berkomitmen untuk mengawal penyelesaian kasus yang terjadi pada 1989 itu hingga digelarnya pengadilan adhoc HAM. Menurut Usman,dalam upaya menggelar pengadilan adhoc HAM tersebut, dukungan DPR sangat diperlukan. Meski begitu, DPR diminta tidak memolitisasi kasus Talangsari, seperti kasus-kasus HAM lainnya.”

Jangan sampai nanti DPR justru menyimpulkan tidak ada pelanggaran HAM dalam tragedi Talangsari, seperti halnya kasus Trisakti dan Semanggi,” tegas suksesor almarhum pejuang HAM Munir ini. Sementara Azwar Kaili, Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari mengeluhkan masih adanya tekanan dari pihak keamanan kepada sejumlah keluarga korban. ”Untukmenggelar pengajian saja kami masih harus lapor sana-sini dan diawasi,” ujar Azwar yang salah seorang anaknya hilang dalam tragedi tersebut. (juwendra asdiansyah)

Komnas HAM Bongkar Makam Korban Talangsari

2007-09-14T02:10:00.000-07:00

Monday, 30 April 2007

Pagi Ini Bedah Buku Talangsari

Laporan Senen/JPNN

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus berupaya mengungkap kasus Talangsari. Komnas HAM telah membentuk tim penyelidik ad hoc terhadap peristiwa Februari 1989 itu.

’’Anggota tim lima orang dan sudah dilaporkan pada Rapat Paripurna Komnas HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM yang juga anggota tim penyelidik Zumrotin K. Susilo di Jakarta, kemarin. Selain Zumrotin, empat anggota lain adalah Ruswiati Suryasaputra, M. Farid, Isdal Kasim, dan Supardi.

Dijelaskan, tim bekerja efektif mulai Mei. Mereka akan mempelajari seluruh temuan yang lalu. Selain itu, akan disusun berita acara untuk penyelidikannya. ’’Kami mulai pekan ini. Kalau dulu hanya minta keterangan, sekarang menyusun BAP-nya juga,” bebernya.

Untuk melengkapi berita acara tersebut, tim yang diberi waktu hingga Agustus itu akan mengumpulkan data sekunder lain. Mereka juga akan menyusun jadwal orang-orang yang akan dimintai keterangan. Sampai batas waktu itu, berkas penyelidikan harus sudah sampai di tingkat penyidikan Kejaksaan Agung.

Menurut Zumrotin, dalam mengumpulkan data tersebut, ada kemungkinan tim akan membongkar makam korban di Lampung. ’’Kami belum tentukan (pembongkaran) karena masih akan dibicarakan,” urainya.

Mengenai waktu hingga Agustus, Zumrotin mengaku tidak yakin dengan deadline tersebut. ’’Saya nggak yakin, tapi berharap sebisa mungkin terpenuhi,” tuturnya. Pada Agustus nanti, masa bakti komisioner Komnas HAM berakhir. Kemudian, dipilih komisioner baru.

Bagaimana jika tugas tim belum selesai? Dia menjelaskan, tim akan meminta perpanjangan masa tugas. Namun, tidak tertutup kemungkinan tugas tersebut diambil alih oleh komisioner baru. ’’Sebaiknya dilanjutkan, tapi semua tergantung komisioner baru,” jelas Zumrotin.

Peristiwa Talangsari bermula saat sekelompok warga dari Solo, Bandung, Jakarta, dan sekitar Lampung berpindah ke Talangsari. Mereka memercayai konsep hijrah. Di sana warga disambut Warsidi sebagai pemimpin pengajian. Kedatangan warga direspons camat Wayjepara. Camat meminta Warsidi melaporkan pendatang baru itu.

Namun, panggilan itu tidak direspons. Sejak itu, kelompok Warsidi yang ingin menegakkan syariat Islam tersebut diawasi. Pada 6 Februari 1989, pecah konflik pertama antara pengikut Warsidi dan aparat. Danramil 41121 Wayjepara Kapten Sutiman terbunuh. Keesokannya tindakan warga itu direspons aparat keamanan hingga akhirnya jatuh korban tersebut.

Sementara itu, hari ini Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Unila meluncurkan buku Talangsari 1989 karangan Fadilasari. Peluncuran buku yang ditulis wartawan Tempo ini akan dilaksanakan di halaman Rektorat Unila.

Menurut sang penulis, buku setebal 125 halaman itu berbeda dengan buku-buku lain yang terbit lebih dahulu dan ditulis pihak lain. Buku ini menggambarkan peristiwa secara deskriptif mengenai bagaimana sesungguhnya peristiwa Talangsari. Mulai pembentukan pengajian Warsidi, apa ajaran mereka, sampai seperti apa kekerasan pada 7 Februari 1989 silam yang menewaskan ratusan umat Islam itu.

Melalui buku ini, lanjut Fadilasari, dirinya mencoba menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya peristiwa Talangsari benar-benar terjadi. Hingga saat ini, kasusnya belum tuntas secara hukum.

Usai peluncuran buku, akan diadakan diskusi publik dengan tema Prospek Penegakan Hukum Kasus HAM Talangsari. Diskusi akan menampilkan pembicara Usman Hamid (koordinator Kontras), Syarif Makhya (dosen FISIP), Azwar Kaili (saksi korban peristiwa Talangsari), dan Fadilasari sendiri. Sedangkan moderatornya Ibnu Khalid (Deputy General Manager Radar Lampung). (*)

Buku Kesaksian Tragedi Talangsari Lampung Diluncurkan

2007-09-14T02:06:00.000-07:00

Senin, 30 April 2007 20:31

Padahal dalam forum itu juga hadir kelompok pro islah, Sudarsono, Sukardi, dll. yang menganggap persoalan Talangsari telah selesai dan ditutup yang tidak akan dipersoalkan mereka lagi.

Moderator dan panitia hampir tak dapat mengendalikan kericuhan itu.

Kekisruhan sempat terjadi beberapa saat dan nyaris berlanjut secara lebih buruk.

Namun sejumlah tokoh dan panitia termasuk moderator berkali-kali berusaha menenangkan mereka yang terlibat pertikaian pendapat itu.

Akhirnya kericuhan yang lebih buruk dapat dicegah, sehingga acara dialog tetap diteruskan sampai tuntas.

Justru pada akhir dialog terjadi saling berangkulan dan bersalaman antarkelompok korban Talangsari itu, antara Sukardi dan Sudarsono dengan Azwar maupun Jayus, termasuk Widagdo.

Tampil sebagai pembicara adalah penulis buku Fadilasari, Koordinator Kontras Usman Hamid, dosen Fak. Hukum Unila Syafrudin, dan salah satu tokoh Talangsari, Jayus.

Pustaka: Sebuah Upaya Meluruskan Sejarah

2007-09-14T02:02:00.000-07:00

Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung

Penulis: Fadilasari
Pengantar: Zumrotin KS
Penerbit: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dan Sijado, Maret 2007
Tebal: ix + 125 halaman

TALANGSARI 1989. Kejadian itu sudah berlalu 18 tahun lalu. Meski begitu, bagi sebagian orang peristiwa itu mungkin tidak mungkin terlupakan. Bahkan, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, masih ada keluarga korban yang luput dari kematian dalam penyerbuan aparat ke Talangsari 7 Februari 1989 dan serentetan upaya penumpasan apa yang distigmatisasikan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Anwar Warsidi itu; yang masih ‘trauma’ dengan kejadian itu.

Ada sebagian pula yang masih berjuang terus menggugat kasus ini tetap dibuka dan para para pelanggar hak asasi manusia (HAM) mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebagian lain lagi, boleh jadi mulai lupa atau lebih tepatnya berusaha melupakan kenangan pahit itu. Betapa tidak, Komite Smalam mencatat 246 nama tewas dalam peritiwa ini. Jumlah tewas sebenarnya, diperkirakan tidak kurang dari 300 orang.
Saat ini, secara umum, ada dua kelompok kasus Talangsari: islah dan non-islah. Bagi yang mendukung islah barangkali kasus ini barangkali sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, apa lagi diungkit-ungkit. Dengan islah, mereka saling memaafkan, bahkan melupakan.

Namun ada pihak yang menghendaki agar kasus Talangsari dibuka kembali. Korban yang menolak islah beralasan, bila perdamaian dilakukan sebelum sebelum proses hukum, tidak akan jelas siapa pihak yang salah dan benar. Mereka khawatir akan terus terkungkung dalam stigma Islam PKI dan PKI.

Fadilasari, penulis buku ini berupaya membongkar kembali “sejarah hitam kemanusiaan” dengan semangat mengungkap kebenaran. Sudut pandang yang digunakannya pun cukup tepat: Kesaksian korban pelanggaran HAM Peristiwa Lampung. Hampir semua tokoh penting di balik peristiwa ini ini diwawancarainya tanpa adanya tendensi untuk beropini.
Kemudian dengan teknik reportase, buku ini ditulis dengan gaya bertutur; khas majalah Tempo. Dan, memang selain wawancara langsung dengan pelaku dan saksi, majalah Tempo dan (juga) Harian Lampung Post menjadi rujukan utama penulisan buku ini. Kebetulan, saat penggarapan buku ini, penulisnya yang sekarang jurnalis Metro TV adalah koresponden Tempo News Room di Lampung.

Perjalanan buku yang aslinya adalah skripsi Fadilasari untuk merampungkan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (1999) ini, cukup panjang. Setelah dilakukan riset ulang dan menambah data-data dan fakta-fakta lain, naskah buku ini – seperti diakui penulisnya – selesai sejak tahun 2001. Tapi, berbagai kendala menghadang. Penerbitan sebagai buku baru terealisasi tahun ini.

Sebenarnya, meskipun buku tentang Talangsari telah beberapa kali buku ditulis dan diterbitkan beberapa penulis, tetap saja kehadiran buku ini sangat ditunggu-tunggu. Berbeda dengan buku-buku lain yang cenderung mengelaborasi kasus ini berdasarkan kepentingan (politik-ekonomi? ) dari salah satu pihak (kelompok), buku ini agaknya tidak ingin terlibat dalam kepentingan para pihak itu.Dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu pihak yang menuntut agar kasus Talangsari diproses secara hukum dan pihak yang menuntut agar kasus ini ditutup saja terakomodasi secara baik dalam buku ini.

Secara runtut, penulis buku menyajikan fakta dan merekonstruksi peristiwa kasus Talangsari.

Dibuka dengan wacana kekinian, soal cerita (kasus Talangsari) yang hendak dilupakan, kisah yang menyisakan luka, dan Talangsari kini; lalu flash back pratragedi, yaitu sebuah pengajian yang ramai dan penggabungan dengan kelompok Jakarta. Kemudian penulis mencoba menggambarkan tokoh-tokoh di balik peristiwa Talangsari, baik yang masih hidup maupun yang tewas dalam tragedi ini. Mereka antara lain, Warsidi, Jayus, Muhammad Utsman, Sudarsono, Nurhidayat, Ahmad Fauzi Isman, dan Alex.

Pada bab 6, penulis menggambarkan bagaimana aktivitas jemaah Warsidi, kehidupan di sekitar pondok pongajian sebelum, saat, dan sesudah penyerbuan aparat keamanan, eksklusivisme jemaah, berbagai ajaran keagaaman yang dinilai agak “aneh”, dan bagaimana kemudian ajaran ini mulai berbenturan lingkungan, terutama aparat pemerintahan dan keamanam dari tingkat terbawah desa, kecamatan, kebupaten hingga provinsi.

Kematian Komandan Rayon Militer (Danramil) Way Jepara Kapten Sutiman, 6 Februari 1989-lah yang kemudian memicu “serangan fajar” aparat keamanan sehari kemudian. Tragedi 7 Februari 1989 (bab 8).

Bab-bab berikutnya penulis mengisahkan pasca penyerangan aparat, penguburan dan penangkapan jemaah (dan mereka yang disangka jemaah) Anwar Warsidi di berbagai tempat, dan proses persidangan Jemaah Talangsari.

Pada bagian akhir buku – kembali lagi – kondisi kekinian tentang islah dan penyelesaian secara hukum, serta analisis tentang pelanggaran HAM yang telah terjadi dalam kasus Talangsari. Jenis-jenis HAM yang dilanggar aparat negara dalam kasus Talangsari yang dikemukakan dalam buku ini, antara lain penghilangan nyaewa manusia, anak-anak tidak dilindungi, penangkapan dan penahanan tanpa sebab yang jelas, penyiksaan dalam tahanan., penahanan tanpa proses hukum, peradilan tidak independent, pengekangan hak berserikat dan berkumpul, pengekangan hak mengeluarkan pendapat, tidak bebas beragama dan kepercayaan, pengekangan arus informasi, perampasan hak milik, ditolak bekerja, pemerintah tidak bertanggung jawab atas HAM, dan pembedaan perlakuan hukum terhadap warga Negara.

Buku lalu ditutup dengan sebuah epilog tentang bagaimana sebaiknya kasus Talangsari diselesaikan secara berkeadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan.

Sebuah buku yang bisa menjadi acuan bagi siapa saja dari untuk mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi. Paling tidak buku ini bisa menjadi alat untuk meluruskan sesuatu yang agak bengkok selama ini: Tragedi Talangsari. Kuatnya model-model stigmatisasi di masa Orde Baru; membuat sebuah sejarah (peristiwa) selalu dipaksa “dibengkokkan” untuk kepentingan penguasa. Dan, buku ini mencoba menjelaskan secara gamblang dan apa adanya. Mirip sebuah roman tragedi!

* Udo Z. Karzi, Editor pada Penerbit Matakata, Bandar Lampung

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 28 April 2007

Teknokra Luncurkan Buku Talangsari 1989

2007-09-09T07:21:00.000-07:00

Written by Administrator
Saturday, 28 April 2007

Laporan Zulkarnain

BANDARLAMPUNG - Delapan tahun sudah peristiwa Talangsari terjadi. Namun, banyak masyarakat belum mengetaui bagaimana peristiwa berdarah di Wayjepara, Lampung Timur (dulu Lampung Tengah) tersebut terjadi. Baik penyebab maupun siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Menyikapi hal itu, Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Unila meluncurkan buku Talangsari 1989. ’’Rencananya, buku ini diluncurkan Senin (30/4) di halaman Rektorat Unila,” terang Pimpinan Umum UKPM Teknokra Taufik Jamil Alfarau, kemarin.

Menurutnya, buku karya wartawan Tempo dan Metro TV, Fadilasari, ini berbeda dengan buku lainnya tentang Talangsari. Buku ini menggambarkan peristiwa secara deskriptif mengenai bagaimana sesungguhnya peristiwa Talangsari. Mulai pembentukan pengajian Warsidi, apa ajaran mereka, sampai seperti apa kekerasan pada 7 Februari 1989 silam yang menewaskan ratusan umat Islam itu. ’’Buku ini juga mengungkap deal-deal agar kasusnya tetap tersimpan rapi,” terangnya.

Melalui buku ini, lanjutnya, Fadilasari mencoba menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya peristiwa Talangsari benar-benar terjadi. Dan hingga saat ini, kasusnya belum tuntas secara hukum. ’’Ini terjadi karena berita tentang Talangsari yang mengemuka di media massa setelah terjadinya perdamaian antara pelaku penyerbuan dengan para korban,” tandasnya.

Ada pun proses hukum yang terjadi, tambahnya lagi, adalah membentuk tim penyelidik oleh Komnas HAM. Tim ini sendiri akan menuntaskan penyelidikan mereka sampai bulan Agustus 2007 untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Semula, pungkasnya, buku ini adalah skripsi yang ditulis Fadilasari untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unila tahun 1999 lalu. Di sela-sela kesibukannya sebagai wartawan Tempo dan Metro TV di Lampung, Fadilasari kemudian mengemasnya menjadi sebuah buku yang disajikan dengan pola tertutur. ’’Gampang dicerna dan membuat pembaca seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa pelanggaran HAM tersebut,” imbuhnya.

Usai peluncuran buku, menurut Taufik akan diadakan diskusi publik dengan tema Prospek Penegakan Hukum Kasus HAM Talangsari. Pembicara yang akan dihadirkannya, antara lain Usman Hamid (koordinator Kontras), Syarif Makhya (dosen FISIP), Azwar Kaili (saksi korban peristiwa Talangsari), dan Fadilasari (penulis buku). Sedangkan, moderatornya Ibnu Khalid (Deputy General Manager Radar Lampung).

Kagiatan ini sendiri rencananya dihadiri 200 peserta. Terdiri dari masyarakat umum, akademisi, aktivis, dan mahasiwa. Termasuk para saksi korban yang terlibat langsung dalam peristiwa Talangsari.

’’Diharapkan dengan adanya diskusi ini, masyarakat tahu bahwa sebenarnya peristiwa bukan semata-mata masalah agama. Namun, lebih karena sikap aparatur negara yang kurang menerima kritik dan perbedaan pendapat,” pungkasnya.(*)

sumber: http://radarlampung.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2858&Itemid=29

'Segerakan Adili Kasus Talangsari'

2007-09-09T06:57:00.000-07:00

Selasa, 01 Mei 2007

Pengusutan kasus ini bukan untuk mengadili TNI.

BANDAR LAMPUNG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan upaya penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Talangsari, Lampung (1989), akan selesai dalam tahun ini. Sementara sejumlah saksi hidup dan korban kasus penyerbuan aparat keamanan terhadap kelompok petani miskin dan pengajian di Talangsari, itu mendesak digelarnya pengadilan HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pun bertekad terus mendorong kasus ini sampai dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Malah, diharapkan penyelidikan dapat rampung sebelum terbentuk kepengurusan baru Komnas HAM pada September 2007.

''Mudah-mudahan tidak ada halangan, sehingga dalam setahun ini Komnas HAM bisa menyelesaikan kasus Talangsari,'' kata Koordinator Kontras, Usman Hamid, usai peluncuran buku Talangsari 1989: Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung, karya Fadilasari (wartawan), di Universitas Lampung, Senin (30/4).

Ruang acara peluncuran buku tersebut dipadati saksi korban kasus Talangsari, aktivis LSM, LBH, mahasiswa, dan para wartawan. Dalam sesi diskusi publik, sempat terjadi perang mulut antarsaksi korban dan pembicara, namun tidak sampai merusak suasana.

Sukardi, salah satu saksi hidup, merasa sudah cukup lama merasakan derita sebagai keluarga korban Talangsari akibat ketidakjelasan penyelidikan dari tahun ke tahun. ''Saya selaku keluarga korban minta kasus Talangsari jangan 'diperdagangkan' oleh siapa pun. Selesaikan di pengadilan,'' tegasnya.

Sedangkan Jayus, saksi korban lainnya, menilai, hambatan untuk maju ke pengadilan selama ini karena kesalahan dari keluarga korban dan pendamping untuk menyosialisasikan kasus Talangsari. ''Masih banyak yang tidak tahu kejadian 7 Februari 1989 pukul 5.30 WIB itu. Jamaah Talangsari di Lampung diberondong aparat dan dibakar di rumahnya,'' ungkapnya.

Jangan dipolitisasi
''Serangan fajar'' pada Selasa, 18 tahun silam, itu dilakukan aparat keamanan terhadap pondok pengajian di Desa Talangsari III, Lampung Timur. Sedikitnya 246 orang tewas mengenaskan oleh tembakan dan terbakar api yang berkobar, termasuk sejumlah ibu-ibu dan bocah. Puluhan orang lainnya, termasuk yang luka, dipenjarakan.

Pihak yang dikategorikan Komnas HAM sebagai pelaku kekerasan itu adalah Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda Hitam, Polda Lampung, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Sejak dua tahun lalu, Komnas HAM melakukan investigasi dengan menemui dan mewawancarai para saksi korban yang tersebar di beberapa tempat di Lampung.

Usman mengatakan, dalam laporan Komnas HAM tertanggal 14 Maret 2006, disimpulkan, telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Talangsari. Komnas HAM akan membawa penyelidikan ini dalam bentuk projustisia, untuk disampaikan Kejaksaan Agung (Kejakgung), DPR, dan pengadilan HAM adhoc.

Ia pun optimistis DPR akan memberikan respon positif sehingga tragedi kemanusiaan di Talangsari dapat dibawa ke pengadilan HAM adhoc. Kontras berharap, DPR tidak mempolitisasi kasus Talangsari, seperti yang menimpa kasus Trisakti. ''Ini (kasus Talangsari) bukan mengadili TNI, jangan disalahartikan. Tapi tidak lebih dari ingin mencari keadilan, memperbaiki (kondisi ekonomi), dan menyelamatkan anak-cucu para korban,'' tandas Usman. n mur

Latar

- Kasus Talangsari terjadi pada Selasa, 7 Februari 1989.
- Pada pukul 05.30 WIB, aparat keamanan menyerbu, menembaki, dan membakar perkampungan sebuah kelompok pengajian yang diimami Warsidi (alm).
- Sebanyak 246 orang tewas, termasuk ibu-ibu dan anak-anak.

sumber: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=291416&kat_id=3

Peristiwa Talangsari Harus Dituntaskan

2007-09-09T06:48:00.000-07:00

Selasa, 1 Mei 2007

Pelanggaran HAM

Bandar Lampung, Kompas - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menegaskan, kasus pembunuhan terhadap ratusan warga Talangsari, Lampung Timur, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kontras akan terus membawa kasus tersebut ke pengadilan pro- yustisia untuk diselesaikan secara adil.

"Saya berharap penyelesaian kasus Talangsari bisa segera diselesaikan sebelum pergantian kepengurusan Komisi HAM pada September 2007," kata Koordinator Kontras Usman Hamid saat diskusi publik bertema Prospek Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran HAM Talangsari, Senin (30/4) di halaman Rektorat Universitas Lampung.

Diskusi yang juga dihadiri Jayus selaku saksi korban pembunuhan dan beberapa saksi hidup peristiwa pembantaian warga Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Lampung Timur, pada 7 Februari 1989 tersebut merupakan bagian dari acara peluncuran buku berjudul Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung karya Fadilasari, koresponden Tempo News Room Lampung.

Dalam diskusi yang sempat diwarnai selisih paham antara kelompok warga yang pro islah dan kelompok warga anti-islah dengan tentara tersebut, Jayus mengungkapkan, kasus Talangsari terjadi sebagai akibat adanya gerakan masyarakat yang dicurigai pemerintah akan memberontak. Kasus itu bermula dari sebuah pengajian yang dipimpin Warsidi, warga Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Lampung Timur, pada 1980-an.

Usman meminta pemerintah merespons permintaan Jayus yang juga wakil warga Desa Talangsari sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. "Kami masih menunggu hasil penyelidikan," ujar Usman (hln)

Peluncuran Buku Tragedi Talangsari Nyaris Ricuh

2007-09-09T06:39:00.000-07:00

Senin, 30 April 2007 | 16:50 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Acara peluncuran buku Talangsari 1989 karya Fadilasari, nyaris diwarnai kericuhan antarpeserta di Bandar Lampung hari ini.

Kejadiannya dipicu ketersinggungan salah seorang saksi korban kasus Talangsari, Azwar Kaili dan Zamzuri, terhadap salah seorang peserta diskusi bernama Widagdo. "Anak saya jadi korban dalam peristiwa itu. Saya sangat merasakan kehilangan," teriak Azwar Kaili.

Widagdo menuduh korban kekerasan Talangsari yang menuntut penyelesaian secara hukum hanya gerombolan penjual isu hak asasi manusia. "Kalian tidak lebih dari sekelompok orang yang mengeksploitasi kasus Talangsari," tuduh Widagdo, yang juga koordinator Ampel, sebuah lembaga yang melakukan penelitian terhadap peristiwa Talangsari.

Kericuhan dapat dicegah setelah moderator diskusi Ibnu Khalid, ketua Aliansi Jurnalis Independen Lampung, menenangkan sekitar 200 peserta diskusi.

Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Kordinator Kontras Usman Hamid, penulis buku Talangsari 1989 Fadilasari, pengamat hukum dari Universitas Lampung Jayus, dan korban.

Menurut Fadilasari, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Talangsari bermula dari keberadaan sebuah pengajian yang dipimpin Warsidi pada 1980-an. Pengajian itu banyak mengkritik pemerintah Orde Baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat.

Mereka juga mengecam asas tunggal Pancasila, yang mereka nilai sebagai biang kemelaratan rakyat Indonesia. Akibatnya, pada Selasa subuh, 7 Februari 1989, aparat militer menyerbu pengajian itu.

Berdasarkan data Komite Solidaris Mahasiswa Lampung, tim investigasi dan advokasi kasus Talangsari, sedikit 246 jiwa tewas dalam tragedi tersebut. Sejumlah warga lainnya ditahan dengan hukuman yang bervariasi.

Data terakhir Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut 47 korban dapat diidentifikasi jenazahnya, dan 88 lainnya dinyatakan hilang.

Usman Hamid, meminta pemerintah Indonesia segera menuntaskan kasus hukum peristiwa Talangsari yang sudah 18 tahun dibiarkan tanpa keadilan. "Pelaku belum juga diadili."

Nurochman

Korban Talangsari Masih Bertikai

2007-06-11T03:23:00.000-07:00

Selasa, 1 Mei 2007
UTAMA

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kasus Talangsari tahun 1989 memicu pertikaian panjang. Kubu kontra islah menyatakan tragedi ini harus diproses, yang pro menganggap bukan pelanggaran HAM dan sudah selesai.

Perbedaan sikap ini terjadi saat diskusi buku Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung karya Fadilasari, jurnalis yang juga mahasiswa pascasarjana Universitas Lampung, Senin (30-4) di belakang kantor rektorat.

Diskusi yang dibuka Pembantu Rektor III Unila M. Thoha B. Sampurna Jaya ini menghadirkan empat pembicara: Jayus (saksi korban), Usman Hamid (Koordinator Kontras), Safrudin (dosen Fakultas Hukum Unila), dan Fadilasari. Sejumlah saksi dan keluarga korban juga hadir, antara lain Azwar Kaili, Suparno, Paimun, Sucipto Prayitno, Mardi, Kasmanto, dan Amir. Sukardi dan Sudarsono dari kubu pro-islah juga hadir; mereka kini menetap di Jakarta. Selain itu, hadir juga Kepala Penerangan Korem 143/Gatam, Kapten CHB Deden, didampingi dua anggota Intel.

Saat diskusi, terjadi kericuhan antara Widagdo Hadi Maksum dari LSM Amanah Pondok Pesantren Lampung dengan Azwar Kaili. Kericuhan berawal ketika Widagdo menginstruksi Usman Hamid menghentikan pemaparan kerugian korban Talangsari.

Menurut Usman, pemerintah saat itu tidak bisa menerima kritik sehingga melakukan kekerasan dengan membantai dan membakar anak-anak, wanita, dan orang tua. "Sampai sekarang tidak ada yang memperhatikan kelanjutan kehidupan para korban, janda, dan anak-anak yatim di Talangsari. Mereka kesulitan melanjutan pendidikan, tidak diterima kerja karena dicap ekstrem kanan," kata Usman.

Widagdo menyela penuturan Usman. "Anda tidak usah mengatakan hal itu akan menyebabkan pemiskinan ekonomi bagi korban. Korban jangan dieksploitasi dan dipolitisasi. Kasus ini sudah selesai," kata Widagdo yang meminta moderator, praktisi pers Ibnu Khalid, membatasi pembicaraan.

Mendengar perkataan Widagdo, Azwar langsung berdiri. Dengan muka merah dan suara gemetaran, ia mengarahkan jari telunjuk kepada Widagdo. "Anak saya hilang, saya tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Kasus ini tidak akan pernah selesai sampai dibawa ke pengadilan," kata Azwar.

Ia lalu bergerak menuju Widagdo. Perang mulut pun tak bisa dihindari dan berlangsung cukup lama. Moderator, panitia, dan peserta menenangkan mereka. Akhirnya, kericuhan yang nyaris berujung baku hantam ini dapat dicegah sehingga dialog dapat diteruskan.

Bagi Sukardi, peristiwa Talangsari bukan pelanggaran HAM, tetapi aksi mujahid mendirikan negara Islam. "Saya dahulu anggota pasukan khusus Front Pemuda Mujahidin Fisabililah yang berjuang mendirikan negara Islam di Lampung," kata Sukardi.Sesuai dengan syariat Islam, penduduk desa yang dibantai aparat itu dianggap sebagai mujahid. "Sekarang sudah islah dengan aparat," ujarnya. Bagi yang kontra islah, peristiwa yang terjadi tanggal 7--8 Februari 1989 ini pelanggaran HAM. Dengan bantuan Kontras, mereka terus menempuh jalur hukum.

"Kami berharap jika kasus ini sampai pengadilan, tidak banyak hambatan dan tekanan untuk korban," kata Jayus, salah satu saksi korban saat dialog dengan jajaran Redaksi Lampung Post di kantor harian ini, kemarin. Jayus dan korban kontra islah lainnya datang ke Lampung Post didampingi Koordinator Kontras Usman Hamid.

Sebelum bertemu rombongan Jayus, kubu pro-islah juga berdialog dengan Redaksi Lampung Post. "Talangsari dijadikan komodisi oleh Kontras, bukan membela keadilan. Ini untuk kepentingan sekelompok orang. Saat masih berada di Kontras, kasus ini diungkap untuk mendobrak Hendropriyono (mantan Danrem 043 Gatam, saat pecah kasus Talangsari, red). "Ini pembunuhan karakter Pak Hendro," kata Riyanto didampingi Sudarsono dan Sukardi yang semuanya mantan pasukan Mujahidin Fisabililah. n RIN/ITA/RIS/U-1
Cetak Berita Email Berita

Kasus Talangsari Dibuka Lagi

2007-06-11T03:04:00.000-07:00

Nasional
Jum'at, 01 April 2005 15:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai turun lapangan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung. Mereka menemui para saksi korban yang tersebar di beberapa tempat di Lampung. Tim penyelidikan kasus Talangsari ini, rencananya akan melakukan investigasi lapangan hingga hari Minggu (3/4) mendatang.

Menurut ketua tim penyelidikan Kasus Talangsari tersebut, Eni Suprapto, pertanyaan yang diajukan kepada para saksi korban adalah seputar keterlibatan mereka dalam kasus itu, dan pelanggaran HAM apa saja yang dialami saksi korban. "Setelah mewawancarai sejumlah saksi korban, kami menilai memang ada pelanggaran HAM," kata Eni di sela-sela tugasnya mewawancarai saksi korban di Desa Sidorejo, Lampung Timur.

Diantara pelanggaran HAM tersebut adalah pembunuhan dengan sewenang-wenang, terjadi penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan kebebasan bergerak. "Semua informan yang kami temui, mengalami pelanggaran HAM jenis ini,"ujarnya.Kasus Talangsari terjadi pada Selasa 7 Februari 1989. Akibat penyerbuan yang dilakukan aparat keamanan ke pondok pengajian di Desa Talangsari III, Lampung Timur, sedikitnya 246 korban meninggal dunia. Puluhan korban lainnnya dipenjarakan, baik melalui proses hokum maupun tanpa proses hukum.

Menurut Eni, setelah menggali data dari saksi korban, tim Komnas HAM juga akan meng kroscek pada para pelaku. Pihak yang dapat dikategorikan pelaku dalam kasus ini adalah Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam, Polisi Daerah (Polda) Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung. "Meskipun orang-orang yang terlibat sudah tidak ada lagi di Lampung, paling tidak kami memproleh keterangannya sebagai sebuah instansi, kami juga akan meminta keterangan Kolonel Hendro Priyono, selaku mantan Danrem 043 Garuda Hitam, yang memimpin penyerbuan ke Talangsari,"katanya.

Setelah melakukan kros cek, tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Komnas HAM selalu lembaga, tindak lanjut yang harus dilakukan. Dikatakannya, tim ini berkerja berlandaskan Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. "Hasil akhirnya, Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada lembaga yang diketahui melakukan pelanggaran HAM, untuk mengambil tindakan,"ujarnya.

Komnas HAM sebenarnya sudah membentuk tim ad hoc kasus Talangsari, sejak Juni 2001 lalu. Namun baru sekarang tim Komnas tersebut turun lapangan. Banyak kalangan menilai Komnas HAM tidak berani mengusut kasus tersebut, karena ada intervensi dari pihak luar. "Dulu kerja Komnas HAM tertunda karena ada pergantian anggota. Bukan karena tekanan dari pihak manapun, apalagi dari unsur kekuasaan,"kata Eni.

Meskipun korban sebagian korban Kasus Talangsari menyatakan sudah ishlah dengan Hendro Priyono, menurut Eni, tidak berarti proses hukum kasus itu selesai. "Yang mau ishlah silakan saja. Namun itu tidak berarti pelaku kejahatan HAM dalam peristiwa Talangsari ini dapat lolos dari jeratan hukum,"katanya.

Sejumlah korban yang ditemui mengaku senang dengan turunnya tim Komnas Ham tersebut. "Saya merasa lega. Setelah berjuang bertahun-tahun, akhirnya Komnas HAM mau juga memperhatikan kami,"kata Azwar, 65 tahun, salah seorang korban. Azwar berharap, kerja Komnas HAM jangan berhenti pada pengumpulan data saja. "Kami minta agar ada proses hukumnya. Pelaku pelanggaran HAM juga harus diadili,"ujarnya.Fadilasari