Puluhan Kepala Desa Tuntut Gubernur Lampung Terpilih Dilantik

18 Maret 2003

TEMPO Interaktif, Bandarlampung:Sekitar 50 kepala desa dari Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus mendatangi DPRD Lampung, Selasa (18/3) siang, menuntut gubernur Lampung terpilih Alzier Dianis Thabranie segera dilantik. Pemerintah pusat belum melantik Alzier karena ia kini menjadi tersangka sejumlah kasus pidana.

Para kepala desa itu menilai pemilihan gubernur Lampung, 30 Desember 2002 lalu, sudah berjalan dengan demokratis. “Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk menunda-nunda pelantikan, sebab menunda pelantikan berarti menggantung nasib lebih dari 7 juta rakyat Lampung,” kata Surya Dharma Yahya, Kepala Desa Tempelrejo, Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan, saat membacakan pernyataan di depan para anggota DPRD.

Menurut dia, kesabaran rakyat Lampung itu ada batasnya. “Jangan sampai kesabaran kami habis. Sudah puluhan tahun kami menunggu agar Lampung dipimpin putera daerah. Kenapa sekarang ketika putera daerah akan jadi gubernur, bahkan sudah terpilih, prosesnya diulur-ulur.”

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua DPRD Lampung Abbas Hadisunyoto mengatakan selama ini pimpinan dewan sudah berusaha tak ada habis-habisnya. “Kita sudah bolak-balik Jakarta untuk bertemu presiden, tapi belum ada hasilnya,” ujarnya. Meskipun demikian, Abbas minta penolakan Presiden tidak buru-buru diartikan negatif karena mungkin saja Megawati sedang sibuk.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pimpinan DPRD Lampung akan bertemu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan untuk mempertanyakan fatwa MA soal gubernur terpilih tersebut. Hasil pertemuan dengan Ketua MA itu akan dirangkum dengan pertemuan dengan pejabat negara sebelumnya, seperti Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjoguritno.

“Kita harapkan proses politik tidak dicampurbaurkan dengan urusan hukum. Pokoknya Alzier harus dilantik dulu, setelah itu mau diperiksa terserah polisi. Bahkan, DPRD juga siap bila harus diperiksa,” kata Abbas. Dia menyatakan DPRD Lampung tidak akan melakukan pemilihan ulang gubernur.

(Fadilasari-Tempo News Room)